SULTRAKINI.COM: Menteri PUPR RI, Basuki Hadi Muljono menyampaikan lima prioritas utama pada program kerja tahun anggaran 2023, dalam rangka mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur serta pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19.
Kelima prioritas tersebut, antara lain multi-years contracts, pembayaran utang pekerjaan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam, pembayaran eskalasi, serta tetap mempertahankan program pola padat karya. Program kerja tersebut berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2023, yang rutin
dilakukan pada pertengahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Dilansir dari Indonesia.go.id, Kementerian PUPR menyatakan anggaran pada 2023 direncanakan Rp 98,21 triliun, dibanding tahun anggaran 2022 bernilai Rp 100,6 triliun.
Pagu pada 2023 itu sedikit menyusut. Bahkan nilainya terbilang rendah dari pada 2021 yang dialokasikan Rp 150,1 triliun dengan realisasi Rp143,5 (94,4 persen), sebab banyak anggaran dibutuhkan untuk membangun sarana kesehatan terkait penanggulangan pandemi Covid-19.
“Dengan pagu anggaran yang lebih ramping itulah Kementerian PUPR harus mencapai target-target pembangunan jangka menengah. Maka alokasinya dikalkulasikan dengan cermat. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kegiatan pembangunan termasuk Program Prioritas Nasional agar diselesaikan pada 2024,” jelasnya, Kamis (16 Juni 2022).
Dari pagu 2023 itu, kegiatan bidang sumber daya air akan menyerap Rp 35,89 triliun, meliputi untuk melanjutkan pembangunan 23 bendungan, pembangunan 6.900 hektare irigasi, rehabilitasi dan peningkatan 98.700 hektare irigasi, pembangunan 41 kilometer pengendali banjir, pembangunan tiga unit pengendali sedimen, pembangunan 25 kilometer pengaman pantai, serta pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,5 meter persegi/detik.
Sedangkan prioritas jalan dan jembatan akan menyerap anggaran Rp 40,25 triliun, berupa peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 15 kilometer, pembangunan jalan nasional sepanjang 303,6 kilometer, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 6,5 kilometer, dan peningkatan aksesibilitas flyover, underpass, serta terowongan sekitar 1.100 meter.
Penetapan anggaran di bidang permukiman senilai Rp 14,25 triliun. Alokasinya meliputi pembangunan dan peningkatan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 2.105 liter perdetik, optimalisasi SPAM untuk 4.870 saluran rumah, SPAM berbasis masyarakat 276.600 saluran rumah, serta sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 23.656 kepala keluarga.
“Dalam anggaran permukiman ini ada sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 71.750 KK, sanitasi berbasis masyarakat dengan layanan 82.120 KK, penataan permukiman kumuh perkotaan 30 hektare, penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) 40 hektare, dan pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat,” terang Basuki.
Untuk bidang perumahan disiapkan anggaran Rp 5,49 triliun. Alokasinya antara lain, pembangunan 3.244 unit rusun, 2.484 unit rusus, 27.825 unit PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) dan 103.000 unit bantuan rumah swadaya (Program Bedah Rumah). Termasuk di dalamnya biaya untuk dukungan manajemen, pengawasan, penguatan SDM, pembinaan, layanan manajemen, serta pembiayaan infrastruktur internal.
Prioritas berikutnya program padat karya. Kegiatan pola padat karya tahun anggaran 2023 dialokasikan Rp 13,76 triliun dengan perkiraan serapan tenaga kerja 650 ribu orang, alokasi padat karya untuk tahun anggaran 2023 nanti tidak banyak berbeda dari 2022 yang juga di sekitar Rpb13,7 triliun, namun jauh meningkat dari 2021yang realisasinya di bawah Rp 10 triliun. Sejauh ini, tidak ada penyebutan alokasi khusus untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Ketua Komisi V DPR, Lasarus menyampaikan akan mendukung rencana kementrian PUPR. Bahkan akan memperjuangkan penambahan anggaran ke pemerintah. PUPR disebutnya masih perlu tambahan biaya karena kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan sarana yang tersedia masih cukup besar.
Gambaran backlog itu diperoleh dari hasil kunjungan Komisi V DPR ke daerah. Oleh karenanya, perlu tambahan pagu anggaran untuk PUPR, utamanya pembiayaan penyediaan dan pemeliharaan sarana umum yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (B)
Laporan: Farhan
Editor: Sarini Ido
