SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Walaupun kasus stunting di Wakatobi masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan angka rata-rata kasus stunting di Sulawesi Tenggara bahkan nasional, namun pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Wakatobi tetap fokus menangani kasus kekurangan gizi tersebut.
Di tahun 2021 ini, Pemda Wakatobi menjadikan 18 desa/kelurahan menjadi lokus penanganan stanting.
Pada 18 desa/kelurahan yang menjadi lokus perbaikan gizi pada ibu atau anak ini tersebar di lima kecamatan yaitu, Kecamatan Wangi-wangi Selatan di Desa Kabita, Kecamatan Kaledupa Selatan di Desa Tampara, Kasawari, dan Peropa. Kecamatan Tomia di Desa Teemoane, Waitii Barat, Waitii, Lamanggau, dan Runduma. Kecamatan Binongko di Desa Jayamakmur, Lagongga, Wali, dan Makoro. Dan Kecamatan Togo Binongko di Desa Waloindi, Oihu, Haka, Popalia, dan Sowa.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi, Muliaddin mengatakan pada tahun 2021 Kabupaten Wakatobi telah menetapkan 18 desa/keurahan lokasi fokus intervensi stunting.
“Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi yaitu praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan anc-ante natal, post natal dan pembelajaran dini yang berkualitas, kurangnya akses ke makanan bergizi, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi, sehingga penanganannya perlu dilakukan multisektor atau secara konvergensi.” tutur Muliaddin, Jumat (30/4/2021)
Meski demikian jumlah desa yang diawasi, Muliaddin berencana akan menambah lokasi yang menjadi fokus penurunan kasus stunting sebanyak 10 desa/kelurahan. Sehingga di tahun 2022 nanti ada 28 desa/kelurahan yang akan menjadi fokus penanganan stunting.
Dengan telah ditetapkan 28 desa/kelurahan fokus intervensi penurunan stunting ini, ia mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama menyusun perencanaan kegiatan baik intervensi spesifik maupun sensitive secara konvergensi sehingga menghasilkan sebuah rencana kegiatan yang mampu mengatasi masalah stunting di Kabupaten Waakatobi.
“Status gizi dan kesehatan ibu dan anak merupakan penentu kualitas sumber daya manusia. Status gizi dan kesehatan ibu pada pra-hamil, saat kehamilan dan menyusui merupakan periode yang sangat kritis atau yang kita kenal dengan 1.000 Hari pertama kehidupan (HPK),” terangnya.
Muliaddin menjelaskan, periode 1.000 HPK merupakan periode sensitif karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifat permanen dan tidak dapat dikoreksi. Dampak gangguan gizi pada 1000 HPK adalah terganggunya perkembangan otak, gangguan metabolisme dalam tubuh, gangguan pertumbuhan fisik (stunting).
Stunting di Indonesia merupakan satu dari lima isu nasional bidang kesehatan. Hasil riskesdas tahun 2018 menunjukkan prevalensi stunting di indonesia sebesar 30,8 % atau 1 dari 3 balita terkena stunting sedangkan di provinsi Sulewesi tenggara prevalensi stunting sebesar 36,4%. di kabupaten wakatobi prevalensi stunting berdasarkan hasil pemantauan status gizi tahun 2017 sebesar 26,3%.
“Prevalensi stunting Kabupaten Wakatobi masih dibawah angka nasional, bahkan berada pada posisi paling rendah se-Sulawesi Tenggara,” beberapa dia.
Namun demikian, lanjut Muliaddin, tidak boleh merasa puas sebab angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 hanya sebesar 22,5 persen. Hal ini menjadikan Kabupaten Wakatobi pada tahun 2020 menjadi lokasi fokus perhatian pemerintah pusat dalam intervensi stunting.
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya. Dampak stunting adalah menurunnya kemampuan kongnitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehinga mudah sakit, dan risiko tinggi mengalami gangguan metabolik seperti kegemukaan, diabetes, penyakit jantung, kanker dan stroke serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktifitas ekonomi. (B)
Laporan: Amran Mustar Ode
Editor: Hasrul Tamrin
