SULTRAKINI.COM: Pemerintah Indonesia mengadakan 191.666 set alat pelindung diri (APD) dan didistribusikan ke seluruh provinsi serta rumah sakit sebagai kebutuhan penanganan virus corona atau Covid-19.
Selain APD, Pemerintah Indonesia melakukan pengadaan 12.272.500 masker bedah dan 133.640 masker N95, dan 425.000 rapid test. Semuanya telah didistribusikan ke seluruh provinsi.
Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan pihaknya juga mengharapkan dukungan masyarakat dengan membudayakan pola hidup sehat dengan sering mencuci tangan dengan sabun.
Imbauan lainnya kepada masyarakat adalah tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap di rumah atau membatasi jarang sosial (physical distancing) serta bekerja di rumah saja.
“Ini adalah upaya yag masih akan terus kita lakukan bersamaan dengan semakin bertambahnya kasus yang kita dapatkan,” ucap Achmad Yurianto pada konferensi pers di Kantor BNPB di Jakarta, Senin (30/3/2020) dilansir dari laman resmi Satgas Covid-19 Nasional.
Distribusi APD tersebut juga diterima Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan jumlah 40 koli. Penyerahan tersebut dilakukan oleh Gugus Tugas Nasional Penanganan Penyebaran virus Corona melalui Pangdam XIV Hasanuddin.
Penyaluran ini berlangsung bertahap, yaitu 4 koli (20 Maret 2020), 15 koli (27 Maret 2020), dan 21 koli (29 Maret 2020).
Semua APD tersebut akan didistribusikan ke semua wilayah Sultra sesuai dengan faktor kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.
Gugus Tugas Covid-19 di Sultra juga menerima 2.400 pcs rapid test.
(Baca: Pemprov Sultra Terima APD untuk Didistribusikan ke Daerah)
Arahan Presiden
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) turut mengeluarkan empat arahan mengantisipasi mudik Idul Fitri 2020. Terlebih, tradisi lebaran ini masih masuk dalam masa tanggap darurat Covid-19, yakni hingga 29 Mei mendatang.
Berikut empat arahan Jokowi.
Pertama, fokus pada pencegahan meluasnya Covid-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain.
Kedua, demi keselamatan bersama, pemerintah daerah diminta mengambil langkah-langkah yang lebih tegas mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah.
Ketiga, arus mudik kali ini dipercepat bukan karena faktor budaya, tetapi memang terpaksa.
Jokowi meminta percepatan program social safety net, jaring pengamanan sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal dan para pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro, usaha kecil di lapangan.
“Tidak ada pendapatan sama sekali akibat diterapkannya kebijakan tanggap darurat, yakni kerja di rumah, sekolah dari rumah, dan ibadah di rumah,” ucap presiden.
Keempat, bagi warga yang sudah terlanjut mudik, Presiden RI minta kepada gubernur, bupati, dan wali kota meningkatkan pengawasan di wilayah masing-masing.
Editor: Sarini Ido
