SULTRAKINI.COM: KENDARI – Sepanjang 2019, sejumlah pembangunan dilakukan di periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Ali Mazi-Lukman Abunawas. Sejumlah program pembangunan Pemprov tersebut juga mendapat kritikan dari pihak DPRD Sultra.
Pidato dan Diskusi Refleksi Akhir Tahun Pembangunan Sultra yang digelar DPRD Sultra setidaknya mengkritisi lima proyek, yakni Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah, Perpustakaan Modern, Jalan Trans Toronipa, Pembangunan Kantor DPRD baru, dan Renovasi Kantor Gubernur Sultra.
(Baca: RS dari Jerman akan Bantu Peningkatan SDM di RS Jantung dan Pembuluh Darah Sultra)
Proyek besar pemprov tersebut dinilai DPRD Sultra tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat Sultra. Wakil Ketua DPRD Sultra, Muh. Endang, mengaku anggaran daerah seyogyanya digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan infrastruktur di daerah.
“Anggaran pembangunan proyek mercusuar sebaiknya direlokasikan ke program prioritas. Digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di Sultra yang jumlahnya masih cukup tinggi sebesar 301,85 ribu jiwa atau dialihkan untuk membiayai infrastruktur dasar dan vital lainnya, seperti transportasi darat, laut, dan sungai,” jelas Endang, Selasa (31/12/2019).
(Baca: Anggota DPRD Sultra Tolak Pinjaman Gubernur Jika Rp 1,2 Triliun: Tabrak Aturan)
(Baca juga: Ini Alasan Pemprov Sultra Ajukan Pinjaman Rp 1,195 Triliun)
Dari kelima proyek itu, pembangunan perpustakaan modern dinilai paling tidak bermanfaat bagi masyarakat. Pasalnya, di era modern saat ini etalase literasi digeser oleh e-library.
Menurut Endang, proyek-proyek tersebut juga tidak pernah dipaparkan dalam visi misi Ali Mazi dan Lukman Abunawas.
“Saya sampai saat ini belum menemukan data atau jejak-jejak digital bahwa proyek mercusuar tersebut pernah dijanjikan pasangan AMAN (Ali Mazi-Lukman Abunawas) pada pilgub 2018,” ucapnya.
Selain proyek mercusuar, hal lain dikritisi dewan adalah kebijakan pengelolaan sumber daya alam, pelayanan publik, dana desa, dan arah gerakan masyarakat sipil.
1. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam
Belum tegasnya model pengelolaan usaha pertambangan yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab di Sultra terutama pemegang IUP pertambangan nikel baik yang masih status eksplorasi maupun produksi memicu kerugian sosial-budaya, lingkungan, dan ekonomi.
Tercatat 267 pemegang IUP lalai membayar pajak. Perlunya pengelolaan usaha yang transparan merupakan solusi dalam menjembatani persoalan-persoalan sumber daya alam.
2. Pelayanan Publik
Pelayanan publik di Sultra masih cukup dominan praktik-paktik maladministratif seperti pelayanan kesehatan rumah sakit, pelayanan BPJS, pendidikan, perbankan, pertanahan, kelistrikan, barang dan jasa.
(Baca juga: Ombudsman: Pelayanan Publik di Sultra masih Buruk, Maladministrasi Tinggi)
3 Dana Desa
Penggunaan dana desa belum mengarah pada ekspresi pembangunan. “Dana desa sebagian besar bukannya menjadi ruang ekspresi pembangunan, justru sebagian besar menjadi alat kekuasaan baru yang pada gilirannya menjadi persoalan-persoalan sosial,” tambah Endang.
Lemahnya pengawasan dan penindakan pengolalaan dana desa penyalahgunaan hampir merata di semua wilayah Sultra.
4. Arah gerakan masyarakat sipil
Masyarakat sipil lokal belum menunjukkan eksistensinya sebagai penyeimbang pemerintahan. Program Pemprov Sultra dinilai masih minim sorotan dari masyarakat.
Laporan: Nely
Editor: Sarini Ido
