Ali Mazi Bangun Gedung Bertingkat Tanpa Persetujuan Dewan?

  • Bagikan
Anggota Komisi III DPRD Sultra, Abdul Salam Sahadia. (Foto: La Niati/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Gubernur Sultra, Ali Mazi membangun gedung bertingkat. Proyek tersebut merupakan bangunan kantor baru gubernur setinggi 22 lantai.

Meski kantor yang ada dinilai masih layak, bangunan setinggi 22 lantai ini menambah daftar gedung bertingkat yang dibangun oleh pasangan Ali Mazi dan Lukman Abunawas tersebut, di antaranya Perpustakaan Modern dan Rumah Sakit Jantung.

Kantor baru gubernur Sultra senilai Rp 400 miliar akan dibangun di kawasan bumi praja kantor gubernur. Pembangunannya resmi dimulai dengan ditandai peletakan batu pertama oleh Ali Mazi pada Jumat (2 September 2022).

Namun, kabarnya pembagunan gedung tersebut tidak melalui rapat pembahasan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Sultra, Abdul Salam Sahadia. Dijelaskannya, dalam rapat pembahasan, Pemprov melalui Dinas Cipta Karya hanya mengajukan anggaran rehabilitasi kantor gubernur yang lama bukan pembangunan gedung baru.

“Kami kaget, tiba-tiba dilakukan pembangunan gedung kantor baru,” ucap politisi Partai Demokrat tersebut, Senin (12 September 2022).

Abdul Salam mengatakan, anggaran rehab Kantor Gubernur Sultra diajukan oleh Dinas Cipta Karya senilai 20 miliar.

“Anggaran yang disepakati waktu itu untuk rehab 20 miliar,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya akan meminta penjelasan Gubernur Sultra terkait hal tersebut dalam rangka mengetahui esensinya. Sebab pembangunan kantor gubernur Sultra yang baru dinilai tidak memiliki urgensi dibandingkan dengan infrastruktur dasar jalan.

Baca:   Delapan Pasar Tradisional yang masih Eksis di Kendari

Hal senada disampaikan Ketua DPD Demokrat Sultra yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Sultra, Muh Endang. Dirinya akan meminta penjelasan secara menyeluruh kepada gubernur dan wakil gubernur terkait proyek, kajian, dan segala hal menyangkut proyek tersebut.

Menurutnya, ketika pembangunan gedung yang menggunakan APBD tidak mendesak, fraksi Demokrat akan meminta untuk meninjau kembali dan melaksanakan pembangunan yang lebih prioritas, misalnya jalan rusak.

“Jalan di Sultra yang rusak parah dan sedang sepanjang 5.200 kilomter harusnya ini diutamakan karena inilah dibutuhkan rakyat, bukan gedung megah,” ujar Endang. (B)

Laporan: La Niati
Editor: Sarini Ido

  • Bagikan