SULTRAKINI.COM: KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi menyayangkan sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lingkup Sultra tidak menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba yang diselenggarakan BNNP Sultra, Rabu (6/2/2019).
Menurut gubernur Sultra, rapat koordinasi merupakan instruksi presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2018 bahwa semua instansi pemerintah diwajibkan mensosialisasikan pencegahan dan bahaya penyalahgunaan narkoba termasuk di instansi pemerintah. Ditambah lagi fakta, kejahatan narkotika mengalami kecenderungan meningkat di kalangan pemuda, ASN maupun aparat penegak hukum.
“Saya tidak tahu apakah OPD ini diundang atau tidak, semestinya hal-hal seperti ini seharusnya OPD atau kepala dinas itu wajib hukumnya hadiri, ini pembinaan generasi muda,” ucap Ali Mazi.
“Kalau hal-hal seperti ini sudah tidak hadir, berarti mereka tidak bertanggung jawab terhadap generasi muda, bagaimana generasi muda tidak terpengaruh? Bagaimana mereka bisa bercerita kepada masyarakat, kalau kegiatan seperti ini mereka tidak hadiri,” sambungnya.
(Baca: OPD Sultra Wajib Berantas Penyalahgunaan Narkoba)
Dirinya menilai, OPD tidak hadir rapat koordinasi artinya melanggar dan tidak patuh terhadap perintah presiden karena sudah jelas Inpres-nya, sehingga bagi mereka tidak patuh terhadap instruksi presiden berarti ada sanksinya.
Bahkan apabila memiliki undangan lain selain rapat, diminta tunda dulu guna menghadiri rapat tersebut.
“Para OPD sudah diberikan undangan malah tidak hadir, saya saja sebagai gubernur yang seharusnya ada di Surabaya, harus hadir di sini, tadi juga seharusnya ada sidang Paripurna RPJMD di DPRD harus diundur waktunya, karena saya hadir di sini, para OPD yang hanya datang duduk-duduk saja masih malas. Jadi saya ingatkan para OPD agar betul-betul serius menangani masalah narkoba, jangan sudah diundang tapi tidak hadir,” tegasnya.
“Saya selaku gubernur sangat prihatin dan malu dengan keadaan ini. Kedepanya, kalau ada OPD lagi yang tidak hadir kita ganti saja, tidak ada gunanya dia jadi kepala dinas, ini yang undang seorang Brigjen lo,” lanjut Ali Mazi.
Informasi dihimpun SultraKini.Com dari panitia pelaksana rapat koordinasi, panitia sudah mengundang semua OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sultra. Sekitar 24 OPD yang diundang panitia, hanya ada satu kepala OPD yang hadir, yakni Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sultra, Saemu Alwi.
Laporan: Hasrul Tamrin
Editor: Sarini Ido
