SULTRAKINI.COM: BOMBANA – Kinerja anggota DPRD Kabupaten Bombana mulai dikritik masyarakat. Dewan dinilai lebih mengedepankan ego politik pribadi, ketimbang memperhatikan kepentingan masyarakat.
Bayangkan, tiga bulan menjelang tahun anggaran 2016 berakhir, anggota dewan masih saja berleha-leha. Jangankan mau membahas draf Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah berbulan-bulan diajukan pihak eksekutif, APBD Perubahan 2016 saja belum juga dibahas hingga Rabu (5/10/2016) sore.
Direktur Jaringan Advokasi Kebijakan Publik (Jarakk) Kabupaten Bombana, Muhamad Anis menilai, keengganan dewan untuk membahas ABPDP merupakan langkah keliru dan mencederai hati rakyat.
“Sudah keliru jika kejadiannya begitu, pembahasan anggaran itu bagian tupoksi (tugas Pokok dan fungsi) dewan. Jika ada anggota dewan tidak mau membahas, mending mereka mundur saja jadi anggota dewan,” tukas Muhamad Anis.
Dia menyayangkan ada sikap politik anggota dewan yang terang-terangan telah merugikan kepentingan umum. “Pembahasan APBDP itu adalah barang wajib. Sebab disitu muara anggran untuk membangun daerah atau menyejahterakan masyarakat Bombana. Menjadi aneh dan sudah menyimpang, jika ada upaya untuk menunda-nunda dengan alasan yang tidak jelas,” terangnya.
Diketahui, draf APBDP 2016 sudah diajukan oleh pihak eksekutif sejak bulan lalu. Namun entah mengapa, hingga memasuki Oktober 2016, belum juga dibahas oleh DPRD.
Puncaknya, Jumat (30/9/2016) pekan lalu ketika rapat paripurna mendengarkan pidato Bupati Bombana tentang KUA/PPAS- APBDP 2016. Sayang, paripurna itu gagal, akibat mayoritas para wakil rakyat itu seolah sengaja tidak berkantor. Paripurna pun batal hasilkan apa-apa akibat tidak kuorum.
Sementara itu Wakil ketua DPRD Bombana Ahmad Mujahid menyayangkan sikap teman-temannya yang alpa masuk kantor. Dia berharap ketidakhadiran ini, tidak terpolarisasi dengan suhu politik jelang Pilkada Bombana 2017.
“Perlu diingat Bombana adalah daerah yang paling terlambat bahas APBDP di Sulawesi Tenggara. Kita lupakan ego pribadi masing-masing. Jangan karena ada kepentingan elit dibalik semua ini lalu masyarakat di korbankan. Saya minta anggota DPRD (yang tidak hadir) tidak ikut-ikut bermain soal ini,” pungkas Mujahid.
Editor: Gugus Suryaman
