APKPK-Wakatobi Menilai Kebijakan Bupati Memberhentikan Dan Mengangkat Pejabat Tabrak Aturan

  • Bagikan
Foto Saat Massa APKPK-Wakatobi Berdialog Bersama DPRD Wakatobi diruang Aspirasi DPRD Wakatobi. (Foto:Amran Mustar Ode/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM:WAKATOBI- Aksi protes terkait kebijakan Pemda Wakatobi yang dinilai kontrofersi kini terus bergulir. Kali ini datang dari Aliansi Pemerhati Kebijakan Pemerintah Kabupati Wakatobi (APKPK-Wakatobi). Senin (27/2/2017)

Kebijakan Pemda Wakatobi yang dinilai kontrofersi adalah melantik orang meninggal, melantik Nara Pidana (Napi), pengangkatan pegawai tidak sesuai dengan golongan dan pemberhentian dan pengangkatan para kepala sekolah yang tidak sesuai aturan.

Korlap aksi, Ferdi dalam orasinya didepan kantor Bupati Wakatobi meminta Bupati Wakatobi segera mencabut Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pengangkatan kepala sekolah yang dinilai tidak sesuai dengan aturan sehingga menimbulkan dua lisme kepemimpinan di SMA.

Ia pun meminta Bupati Wakatobi agar tidak mengangkat mantan Napi sebagai kepala dinas atau menjabat di posisi stategis lainnya dan agar dalam menempatkan PNS harus sesuai dengan golongan atau pangkatnya karena dari data yang dikumpul ditemukan beberapa pejabat yang di tempatkan tidak sesuai dengan golongannya.

Namun sayangnya saat melakukan orasih di depan kantor Bupati, tidak ada satupun perwakilan pemda yang menemui masa sehingga massa pun menyampaikan aspirasinya ke DPRD Wakatobi. Tidak bersilang lama melakukan orasih didepan DPRD Wakatobi massa pun langsung diterima oleh enam anggota DPRD di ruang aspirasi DPRD Wakatobi.

Baca:   AKBP Yudith 'Pulang Kampung', Muna Dipimpin Pemberantas Narkoba

Dalam dialognya bersam anggota DPRD Wakatobi massa mempertanyakan hasil kerja dari tim klarifikasih kebijakan pemda yang telah dibentuk sekitar sebulan ini. Namun sayangnya hingga saat ini belum ada kesimpulan yang bisa diambil oleh tim tersebut.

“Kami minta waktu lagi, karena kalau kita turun melakukan klarifikasih ada proses yang harus dilewati sehingga kerja kami agak sedikit terlambat,” kata salah seorang anggota DPRD Wakatobi fraksi Asri sekaligus ketua tim klarifikasi kebijakan pemda, Masiudin.

Sementara ketua Badan Legislasi DPRD Wakatobi, La Moane Sabara mengataka pihaknya telah selesai mengumpulkan data dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi sehingga saat ini masih dalam proses penyusunan rekomendasi untuk di serahkan ke ketua DPRD Wakatobi agar dikaji.

Sehingga dialog tersebut melahirkan beberapa kesimpulan yaitu tim klarifikasih kebijakan Pemda akan memanggil kepala BKD terkait maslah ini. Dan dalam waktu dekat tim klarifikasih akan melahirkan kesimpulan dan merekomendasi ke Pemda Wakatobi.

  • Bagikan