SULTRAKINI.COM: KENDARI – Asosiasi Bank Pembangunan Daerah menilai terdapat tiga tantangan usaha harus dihadapi Bank Pembangunan Daerah (BPD) agar mampu berperan lebih besar dalam pembangunan dan perekonomian daerah. Sekjen Asbanda, Yuddy Renaldi, mengatakan salah satu tantangannya adalah BPD harus menyentuh open banking.
Jika selama ini BPD berkuat pada peningkatan kantor cabang, kataYuddy, BPD harus memanfaatkan Application Programming Interface (API) ke depannya. Sebab, melalui infrastruktur API, BPD menjadi hub institusi yang bergerak di bidang keuangan.
Tantangan kedua adalah BPD harus menguatkan kelembagaan. Hal ini disebabkan komposisi pemegang saham BPD bersifat menyebar dan lebih kompleks dibandingkan bank BUMN maupun swasta.
“Karena sifat kepemilikan sahamnya menyebar itulah penerapan GCG diperlukan untuk menghindari agent conflict principal akibat adanya informasi asimetris antara pemegang saham dan agen,” ucapnya, Kamis (27/5/2021).
Tantangan ketiga, berupa penguatan modal karena mayoritas BPD yang berada pada Buku II dengan modal inti kurang Rp 3 triliun, sehingga terbatas untuk pengembangan bisnis dan teknologi.
Diketahui, salah satu sumber modal bisa menjadi tumpuan bagi BPD adalah setoran APBD, namun terkadang dividen yang dibagikan mayoritas paling besar di antara BUMD ternyata tidak mencukupi permodalan dari BPD.
Asbanda juga mengharapkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD ditinjau kembali agar pengaturan BPD tidak disamakan dengan BUMD lainnya.
Ditjen Asbanda mengatakan BPD masih menunjukan pertumbuhan positif dengan perbandingan antara industri perbankan lainnya di masa pandemi Covid-19 tahun ini.
“Kami sampaikan bahwa pertumbuhan kredit sebesar 6,01 yoy persen di atas industri perbankan nasional yang tertekan minus 2,18 persen yoy, pertumbuhan dana pihak ke tiga BPD sebesar 13,15 persen yoy masih di atas industri perbankan nasional yang tumbuh 10,11 persen yoy, dari sisi rentabilitas BPD mengalami tekanan di mana wabah Covid-19 minus 8,92 persen yoy,” jelas Yuddy.
Catatan OJK menyatakan, keberhasilan pemulihan ekonomi nasional merupakan akumulasi dari penguatan ekonomi daerah yang saat ini mulai terlihat dari penyaluran kredit BPD yang tetap tumbuh positif sebesar 4,99 persen yoy dan 3,29 persen ytd per posisi Oktober 2020, sehingga akselerasi program transformasi BPD menjadi prioritas agar BPD menjadi lebih kompetitif, kuat, dan kontributif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. (C)
Laporan: Wa Rifin
Editor: Sarini Ido
