ASN Butur Dibimbing Mengelola E-Planning dan E-Budgeting

  • Bagikan
Bupati Butur Abu Hasan di pembukaan bimtek Integrasi E-Planning dan E-Budgeting, Kamis (3/10/2019). (Foto: Ardian Saban/SULTRAKINI.COM)
Bupati Butur Abu Hasan di pembukaan bimtek Integrasi E-Planning dan E-Budgeting, Kamis (3/10/2019). (Foto: Ardian Saban/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: BUTON UTARA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Kabupaten Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara menggelar bimbingan teknis Integrasi E-Planning dan E-Budgeting untuk mendukung transparansi anggaran di organisasi perangkat daerah, Kamis (3/10/2019).

Bimtek E-Planning dan E-Budgeting yang dibuka resmi oleh Bupati Butur, Abu Hasan ini diikuti 120 orang, terdiri dari 64 orang dari OPD, enam orang dari pemerintah kecamatan, 12 orang dari pemerintah kelurahan, dan sepuluh orang dari pihak puskesmas.

E-Planning atau Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah memfasilitas Bappeda dan SKPD dalam penyusunan program kerja. Sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan terintegrasi.

Sementara E-budgeting adalah bentuk akuntabilitas juga transparansi dari pemerintah (daerah) terkait pengelolaan keuangan.

Sekretaris Bapedda Butur, Garni, mengatakan E-Planning dan E-Budgeting merupakan bagian dari upaya sinkronisasi antara kebijakan dan program daerah dengan kebijakan dan program nasional. Tujuannya, agar terjadi sinergitas antara perekonomian daerah dan nasional, pengelolaan keuangan daerah yang transparan, dan akuntabel.

“Melihat pada praktik yang ada di Kabupaten Buton Utara proses perencanaan yang diimplementasikan masih terpisah dengan penganggarannya, perlu dibangun sistem informasi komunikasi yang mampu mengintegrasikan antara sistem perencanaan dan sistem penganggaran,” jelas Garni sekaligus ketua panitia bimtek.

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi bekali para aparatur dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah agar memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai mengenai E-Planning dan E-Budgeting terintegrasi serta komitmen semua pemangku kebijakan dalam rangka aplikasi yang terintegrasi dari perencanaan hingga penatausahaan serta pelaporan dan mewujudkan perencanaan terintegrasi, aspiratif, menyeluruh, tepat, dan terukur.

“Peserta diharapkan mampu menggunakan aplikasi dalam menyusun perencanaan dan penganggaran dan pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara mampu mengimplementasikan penggunaan aplikasi SIMDA integrated mulai dari perencanaan sampai tersusunnya APBD 2020,” terangnya.

Bupati Butur, Abu Hasan menerangkan, E-Planning dan E-Budgeting merupakan proses yang tidak bisa dihindari suatu proses organisasi setiap siklus manajemen. Setiap organisasi dalam pencapaian tujuannya pasti melalui tahapan-tahapan utamanya di era manajemen modern.

“Birokrasi ini adalah organisasi besar yang jadi suatu bentuk pembangunan, dalam pencapaian suatu organisasi ini kita melalui tahapan perencanaan, tahapan penganggaran, tahapan pelaksanaan, tahapan koordinasi, monitoring, evaluasi,” ucap Abu Hasan.

Usai bimtek, aparat pemerintah diharapkan juga mampu mengelola aplikasi SIMDA integrated dalam upaya membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas perencanaan dan anggaran yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

“Dengan perencanaan SIMDA saya berharap perencanaan kita lebih berkualitas, penganggaran kita juga lebih berkualitas, tidak boleh lagi ada program yang dilaksanakan tanpa direncanakan dan perencanaan itu tidak gampang, perencanaan itu butuh penalaran, perencanaan itu butuh ketekunan, perencanaan itu butuh kerja-kerja yang berkesinambungan karena perencanaan itu punya siklus,” tambahnya.

Abu Hasan juga mengapresiasi kegiatan tersebut yang berkaitan dengan proyek perubahan Bappeda dalam rangka menyelesaikan pendidikan dan pelatihan. “Jadi saya kira sangat penting, mudah-mudahan formulasi konsepsi subtansi yang diimplementasikan di Buton Utara,” sambungnya.

Bimtek tersebut turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Butur Harwis Hari, Sekretaris Daerah Butur Muhammad Yasin, para asisten dan staf ahli Kabupaten Butur, para kepala perangkat daerah Butur, tim narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara, camat, lurah, dan tamu undangan lainnya.

Laporan: Ardian Saban
Editor: Sarini Ido

  • Bagikan