Balitbang Sultra Dorong Pengembangan Inovasi di Lingkup OPD untuk Mencapai Predikat Inovatif

  • Bagikan
Kepala Balitbang Sultra, Dra Hj Isma (tengah) bersama sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra saat Bimtek Indeks Inovasi Daerah tahun 2022 di Kendari. (Foto: Hasrul Tamrin/SULTRAKINI.COM) 
Kepala Balitbang Sultra, Dra Hj Isma (tengah) bersama sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra saat Bimtek Indeks Inovasi Daerah tahun 2022 di Kendari. (Foto: Hasrul Tamrin/SULTRAKINI.COM) 

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong pengembangan inovasi di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sultra melalui Bimbingan Teknis Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 yang bertema Penguatan Kelembagaan Inovasi Daerah, di salah satu hotel di Kendari, Rabu (16 November 2022).

Melalui bimbingan teknis ini, Balitbang Sultra mengharapkan agar predikat inovasi daerah bisa kembali mencapai predikat inovatif, setelah sebelumnya predikat tersebut menurun pada dua tahun terakhir akibat wabah Pandemi Covid-19.

loker wartawan sultrakini

Bimtek ini diikuti perwakilan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra ini dibuka secara langsung oleh Asisten III Pemprov Sultra, Sukanto Toding.

Dalam Bimtek ini, Balitbang Sultra turut menghadirkan langsung pemateri dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) yakni Drs Awan Yanuarko MSi sekaku Analis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pada Puslitbang Inovasi Daerah, BSKDN.

Sukanto Toding mewakili Gubernur Sultra Ali Mazi, mengungkapkan bahwa inovasi saat ini menjadi tolak ukur kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurutnya, jika sebuah inovasi itu tidak ada, berarti pada pemerintah daerah itu masih melekat istilah “masih sama seperti yang dulu”.

“Intinya inovasi itu lebih pintar, lebih murah, lebih cepat dan lebih baik. Jadi pelayanan publik kita harus ada perubahan. Inovasi pelayanan publik diperlukan. Kita pemerintah harus ada menampilkan inovasi. Bimtek hari ini itu diarahkan kesana. Bagaimana sumber inovasinya didapat, bagaimana pelaksanaanya, bagaimana memberikan bukti pelaksanaan inovasi ini. Jadi kita sangat mendukung sekali,” ujar Sukanto.

Baca:   Jembatan Penyeberangan Sungai Wanggu Tembus UHO sedang Dirancang

Mantan Kepala Balitbang Sultra ini mengakui, Pemprov Sultra memiliki banyak inovasi di masing-masing OPD, hanya saja tidak didaftarkan dalam sistem data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita dalam satu tahun bisa saya bilang ratusan inovasi karena orang mau masuk pegawai harus bikin inovasi, kemudian pejabat eselon empat, kepala-kepala OPD juga. Jadi kalau bilang inovasi ada, hanya itu tadi tadi bagaimana mengelompokkannya membuat SKnya, implementasinya selama dua tahun kemudian kita laporkan,” terang Sukanto.

Sementara itu, Kepala Balitbang Sultra, Hj Isma, menambahkan bahwa pada prinsipnya pihaknya ingin memberikan pemahaman yang sama kepada para OPD walaupun indeks inovasi daerah sudah secara terstruktur ketentuanya sudah ada. Mulai dari Undang-undangnya, Peraturan Pemerintah, hingga Permendagri.

“Tetapi saya melihat setelah saya data secara regulasi sudah on the track (tetap dalam jalur, red), tapi pelaksanaanya belum maksimal dilaksanakan. Kenyataan yang ada, kita sekarang dari tahun ke tahun masih di posisi inovatif. Inovatif itu angkanya 36 sampai 60. kita tahun ini saja baru pada nilai 41,60 belum sampai 50 apalagi mau sampai ke sangat inovatif,” beber Isma.

Olehnya itu, lanjut mantan Kepala BPKAD Sultra ini, untuk bisa mendorong hal tersebut diperlukan peran serta kepala OPD. Menurut Isma, jika hanya dijalankan Balitbang tidak akan bisa karena inovasi ada disetiap OPD. 

Baca:   Memulihkan e-Parking di Kota Kendari

“OPD bukan hanya dilingkungannya itu sendiri tetapi sampai ke masyarakat. Contoh pertanian, BPMDes itukan di tingkat desa, saya pastikan banyak inovasi masyarakat. Harusnya itu yang diambil dinas (OPD) untuk dimasukkan dalam portal IGA melalui kami di Balitbang. Untuk bisa masuk di Indonesia Goverment Award itu harus melalui tahapan penyaringan untuk didudukan dalam 36 indikator. Untuk menetapkan dia inovasi harus ada penetapan. Inilah kita ingin supaya kepala OPD tahu,” tutup Isma.

Laporan: Hasrul Tamrin

loker marketing sultrakini
  • Bagikan