Bawaslu: PNS dan Aparat Negara Jangan Terlibat Politik Praktis

  • Bagikan
Peserta Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Tahapan Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan Pilkada Buton 2017.Foto: La Ode Ali/SULTRAKINI.COM

SULTRAKINI.COM: BUTON – Menciptakan demokrasi yang aman dan tertib merupakan tugas bersama untuk menghasilkan nilai yang baik dan pemimpin yang jujur. Hal ini Ditekankan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Tahapan Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan Pilkada Buton 2017

 

PAda kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Wakaka, Pasarwajo, Senin, (30/5/2016), Bawaslu Sultra menghimbau para PNS, TNI dan Polri untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

 

Ketua Bawaslu Sultra, Hamirudin, menjelaskan, selain para PNS, TNI dan Polri, juga dia meminta kepada kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh budaya agar tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat menyebabkan timbulnya konflik ditengah masyarakat.

 

”Untuk rekan PNS, TNI dan Polri agar jangan terlibat dalam politik praktis karena bisa berakibat pada pemecatan yang telah diatur dalam UU ASN,” himbau Hamirudin.

 

Dia juga mengharapkan, seluruh masyarakat dan pihak terkait seperti aparat penegak hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bisa memberikan pengetahuan politik yang baik pada masyarakat, sehingga pelaksanaan demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Buton bisa berjalan dengan aman dan tertib.

 

”Momen Pilkada ini merupakan amanah UU, sehingga masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk memberikan hak suaranya kepada paslon yang mereka yakini bisa memimpin daerah dengan baik, saya harapkan masyarakat jangan menjual suaranya hanya demi kepentingan paslon tertentu,” tambah Hamirudin.

Baca:   Kery Sebut Partai Warna Merah, Kuning dan Putih Bakal Gabung

 

Di Kesempatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Buton, Alimudin Syukur dalam sambutannya menjelaskan, pesta demokrasi harus kita jaga dengan baik, dan didukung semua pihak dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

”Marilah pesta demokrasi kita jaga bersama sehingga bisa menghasilkan demokrasi yang jujur dan adil,” himbau Alimudin.

 

Untuk informasi, pelaksanaan sosialisasi dimulai sekitar pukul 10.00 Wita yang dihadiri, Ketua Bawaslu Sultra, Hamirudin, Asisten III Setda Buton, Januriah, Ketua KPU Buton, Alimudin, Perwakilan Polres Buton, Kabag Ops, Baharudin Mana, Perwakilan Jaksa, dan Perwakilan Kodim.

 

Selain itu turut hadir juga para camat, kepala desa dan lurah, serta sejumlah pimpinan Partai Politik se Kabupaten Buton.

  • Bagikan