Begini Para Bupati dan Wali Kota Bicara Corona di Sultra

  • Bagikan
Gubernur Sultra Ali Mazi (tengah) memimpin rapat membahas peredaran corona di Sultra. (Foto: Ist)
Gubernur Sultra Ali Mazi (tengah) memimpin rapat membahas peredaran corona di Sultra. (Foto: Ist)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi memimpin rapat evaluasi dalam rangka percepatan dan penanganan penyebaran virus corona atau Covid -19  pada 17 kabupaten/kota di Sultra, Kamis (26 Maret 2020).

Berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur dihadiri oleh Ketua DPRD Sultra, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, Bupati dan Walikota se Sultra, serta Tim Gugus Tugas Penanganan Covid -19 Sultra.

Ali Mazi menyampaikan, sejak Pemerintah Indonesia menetapkan tanggap darurat  berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), Pemprov Sultra langsung menindaklanjuti dengan menetapkan  Keputusan Gubernur Sultra Nomor 183 tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Provinsi Sultra.

“Namun pertanyaannya sudah sejauh mana para bupati dan wali kota melaksanakan dan menjalankan Perpres dan Keputusan Gubernur Sultra, karena penanganan yang dilakukan kabupaten atau kota menurut penilaian publik atau masyarakat umum masih terkesan lambat dan lamban,” ujarnya.

Ali Mazi berharap, dalam rapat evaluasi tersebut akan berkembang dan merujuk  pada kendala-kendala apa yang terjadi di lapangan. Sebab, Pemerov Sultra bersama Pemkab harus berbuat dan bergerak cepat mengambil  langkah-langkah preventif penanganan Covid 19.

Ia menyebutkan, beberapa upaya dalam penanganan virus corona yang dilakukan oleh Pemrov Sultra yairu melakukan identifikasi dan pemantauan jalur masuk ke Sultra melalui darat, laut dan udara. Melakukan koordinasi dengan seluruh kabupaten/kota, dan menetapkan Kantor Dinas Kesehatan Sultra sebagai Posko Percepatan Penanganan Penyebaran Virus Covid 19.

“Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan BNPB  RI terkait percepatan penanganan penyebaran Covid -19. Penyebaran informasi tentang Covid 19 kepada lapisan masyarakat. Meliburkan sekolah mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, serta penyiapan personil medis khusus penanganan Covid 19 dan penyiapan logistik medis,” sambung Ali Mazi. 

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kolaka, Poitu Murtopo menjelaskan tentang viralnya video meninggalnya salah satu pasien orang dalam pemantauan (ODP) asal Kolaka. Hal itu meresahkan warga, padahal kepastian positif atau negatif ODP tersebut belum ada hasil Lab Swab dari Jakarta.

“Ini telah meresahkan masyarakat, tapi antisipasi yang sudah dilakukan yaitu mendata ODP kontak erat resiko tinggi yang diperkirakan berjumlah 135 orang dan menyampaikan kesiapan Pemda Kolaka dalam penanganan Covid 19 berdasarkan SOP, Protokol Covid 19 dan minimnya alat pelindung diri,” tuturnya.

Sementara, Bupati Konsel, Surunuddin menyampaikan dari 25 kecamatan, 336 Desa dan 15 kelurahan, yang ada di Konsel, pihaknya fokus pada 12 kecamatan. ODP yang terbanyak di Kecamatan Wolasi, kurang lebih tujuh ODP.

“Kendala saat ini yaitu minimnya APD bagi tenaga medis dan dana desa sebagian akan digunakan untuk pencegahan Covid 19 seperti belanja alat semprot dan obat-obatannya dan sebagainya,” jelasnya.

Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir menyampaikan ODP sulit disiplin isolasi mandiri sehingga pihaknya akan menggunakan Rusun di Bungkutoko sebagai rujukan karantina ODP, sehingga Pemkot fokus menangani secara serius walaupun fasilitas Rusun masih kurang.

Baca:   Buka Liga Smansa Cup II, Abu Hasan Puji Alumni

“Kita akan menggunakan sebagian anggaran tak terduga Pemkot Kendari untuk membenahinya, kan fasilitasnya tidak mahal bahkan dgn biaya makan minum selama 14 hari. Kita juga akan selalu mengedukasi seluruh warga tentang disiplin dan taat pola hidup sehat dan bersih. Kendala hampir sama yaitu minimnya APD,” katanya.

Bupati Konut, Ruksamin memprotes data Gugus Tugas Pemprov Sultra yang jumlahnya 10 ODP, sebab sejak 26 Januari sampai 26 maret 2020 pihaknya sudah melakukan karantina terhadap sepuluh ODP tersebut, sehingga saat ini tidak ada lagi ODP di Konut.

“Di Konut sudah nol ODP, alasannya karena yang 10 itu sejak 26 Januari sampai 26 Maret 2020 telah di karantina dan hasilnya negatif dan sehat. Pemda Konut sangat serius melawan covid 19, bahkan malam inipun kalau ada APD yang jual saya siap beli berapapun harganya,” tegasnya.

Bupati Bombana, Tafdil menyampaikan dalam rangka penanganan covid 19 di Bombana meminta izin kepada Gubernur agar fasilitas rumah susun yang baru selesai dibangun di Bombana akan digunakan untuk menempatkan pasien ODP

“Kami juga menyampaikan ada 10 orang warga Bombana bagian dari 135 orang dari Kolaka merupakan keluarga dekat dari almarhumah, sehingga kami tetap pantau sampai sekarang. Kendala saat ini di Bombana yaitu minimnya APD,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ali Mazi meminta semua stakeholder baik pemerintah, swasta, lembaga apapun, tokoh masyarakat agar bahu membahu dan semangat terus memerangi covid 19 di bumi anoa. Sementara untuk keputusan lockdown hanya ada pada pemerintah pusat.

“Yang harus diperhatikan adalah tindakan proaktif dalam menjaring lalulintas manusia pada pintu-pintu masuk dan memberi peringatan kepada para pendatang untuk tetap di rumah, membatasi kontak fisik dengan orang lain, apalagi riwayat perjalannya berasal dari daerah terpapar atau pernah kontak dengan pasien yang diindikasikan positif Covid19 serta kemungkinan dijangkiti virus selama dalam perjalannya,” terangnya.

Kapolda Sultra, Brigjen Pol Merdisyam menyampaikan pihaknya siap mengfasilitasi segala kebutuhan para bupati dan walikota. “Kami ada Polres dan Kapolsek yang sifatnya pencegahan, penanganan bahkan kami akan persuasif kepada warga yang tidak disiplin, memberikan edukasi bahwa karantina secara mandiri lebih efektif dan efisien serta aman buat keluarga,” ujarnya.

Danrem 143 Halu Oleo Kendari, Kolonel Infanteri Yustinus Nono Yulianto meminta para bupati dan wali kota agar tidak ragu karena pihaknya siap membantu kapan pun dibutuhkan.

Baca:   Peringati Hari Sumpah Pemuda, Bupati Buton Ajak Pemuda Tak Golput Pemilu 2019

“Kami punya Kodim dan Koramil yang siap melakukan sosialisasi atau edukasi tentang pencegahan, disiplin dan jangan kumpul-kumpul untuk pencegahan wabah corona, selain itu saya jelaskan selain ODP dan PDP ada juga OTG (orang tanpa gejala). Mari kita bahu membahu dan gotong royong, ingat kita bisa merdeka karena kita bersatu dan bersama,” ungkapnya.

Kabinda Sultra, Brigjen TNI Aminnulah menghimbau masyarakat, pemerintah baik dari kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan agar bersatu dan mengikuti semua himbauan pemerintah.

“Jika bersatu melawan covid 19, pasti secara bertahap Sultra akan terbebas dari virus corona, yakin dan percaya tapi saya menghimbau pemerintah baik dari kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan ini jangan main main karena dampaknya kepada perekonomian kita, sekaligus saya mohon kepada teman media bantu berikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat umum tentang pencegahan dan penanganan covid 19, justru media apapun sekarang adalah garda terdepan melawan covid 19,” imbuhnya.

Sementara, Aspidum Kejati mengatakan, dalam pengadaan barang dan jasa alangkah baiknya kepada para bupati dan walikota ketika akan belanja APD baiknya berdasarkan kata log, tapi kondisi sekarang barang APD sangat langka sehinga terjadi kesulitan dalam penganggarannya.

“Selama untuk kepentingan penanganan covid 19, silahkan ambil kebijakan yang tingkat kehati-hatiannya jangan salah gunakan momentum covid ini dan untuk anggaran dana desa pertanggungjawabannya tidak rumit, kalau butuh pendampingan kami siap bantu,” pungkasnya.

Baca:   Motor Listrik Resmi Mengaspal di Sultra, Ali Mazi Langsung Uji Coba Perdana

Laporan: La Niati

  • Bagikan