SULTRAKINI.COM: BOMBANA – Buntut belum dibahasnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2016, DPRD Kabupaten Bombana dikecam masyarakat. Kecaman ini salah satunya datang dari puluhan mahasiswa yang menamakan diri Pergerakan Pemuda Pemerhati Demokrasi (P3D) Bombana di Kantor DPRD, Kamis (13/10/2016).
Mereka menilai dewan telah “mandul” dan sudah terkooptasi dengan permainan elit politik. Sebuah manuver politik yang menyesatkan pembangunan dan kepentingan hajat hidup masyarakat kabupaten Bombana.
“Anggota DPRD Bombana sudah tidak punya nurani lagi. Sudah kebablasan dan mulai mengingkari dirinya, sebagai wakil rakyat yang duduk akibat dipilih oleh rakyat. Dua kali menunda pembahasan KUA PPAS APBDP 2016, merupakan tindakan yang tidak terpuji dan menghianati harapan rakyat,” ujar Kiflin saat berorasi didepan kantor DPRD.
Dia menilai penundaan ini bagian konspirasi yang sudah disusupi kepentingan politik yang menyesatkan. “Langkah dewan ini sudah menyimpang dari koridor tupoksinya. Suatu keanehan bila tiba – tiba membuat drama politik, dengan bolos berkantor secara berjamaah. Ini jelas by desain, dengan satu tujuan agar menyandera pembahasan ABPDP 2016,” kritik Kiflin.
Diketahui DPRD Bombana batal melanjutkan paripurna pembahasan Kebijakan umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBDP 2016, dua kali secara beruntun.
Penyebab utamanya adalah keengganan berkantor sehingga paripurna selalu berujung tidak kuorum. Pertama paripurna ketika tanggal 30 September 2016. Lalu kedua tanggal 10 Oktober lalu. Ditengarai bolos berjamaan ini sebuah desain politik sehingga memicuh gelombang protes dari masyarakat.
“Sudah memasuki bulan Oktober, tapi APBDP belum juga ditetapkan. Lalu apa yang dilakukan dewan selama ini. Sungguh memilukan, sebab kinerja sangat minim tapi gaji jalan terus. Belum lagi bila menghitung kunjungan keluar daerah. Apa itu yang dibanggakan sebagai kinerja,” tandas Rusman orator lainnya.
Dia meminta DPRD segera mempercepat pembahasan APBDP agar pembangunan dan hak hajat hidup masyarakat Bombana lekas terpenuhi. “Hentikan drama politik saat ini. Lekas bahas APBDP, sebab disitu muara pembangunan dan hajat hidup orang banyak. Tanggalkan ego kepentingan dan segra merujuk pada kepentingan rakyat. Jika tidak kami tidak segan segan mengirim masa lebih banyak dan menduduki kantor DPRD Bombanan,” ancam Rusman.
Cukup Lama berorasi didepan Kantor DPRD, demostran akhirnya diajak berdialog oleh enam anggota DPRD Bombana yang menemui masa demonstran. “Insya Allah Senin (17/10/2016) KUA PPAS itu siap dibahas di Dewan. Itu sudah ada persetujuan antar pimpinan dan fraksi di DPRD,” pungkas wakil ketua DPRD Bombana Ahmad Mujahid saat pimpin dialog dengan demonstran P3D.
Politisi asal Partai Golkar ini mengaku heran, dengan ulah teman-temannya yang enggan datang saat undangan paripurna KUA PPAS hingga dua kali. ” Meski begitu, tapi sudah ada kesepahaman antar pimpinan dan fraksi. Kami pun bersepakat ingin mempercepat pembahasan ini karena menyangkut pembangunan dan hajat hidup orang banyak,” paparnya.
Dikesempatan itu, selain fraksi Golkar dan fraksi PPP yang menjamin pembahasan KUA PPAS bakal digelar hari senin. Fraksi PAN pun mulai unjuk gigi. “Saya jamin semua anggota Fraksi PAN akan hadir semua (sebanyak 12 orang) untuk ikuti paripurna senin itu,” ungkap abdul Arauf ketua Fraksi PAN.
Sebelumnya, Ketua DPRD Bombana Andi Firman menangkal tudingan bahwa pembahasan APBDP sengaja diulur ulur atau disandera. “Tidak benar itu, jika dewan menyandera APBDP, Apanya yang disandera. Justeru saat ini kami sedang berupaya, mengkaji secara internal agar apa yang wujudkan dalam KUA PPAS yang diajukan eksekutif itu agar semua pro rakyat,” tukas Andi Firman.
