SULTRAKINI.COM: KOLAKA – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengapresiasi pemerintah Daerah Kolaka atas upaya menyamakan persepsi tentang pemanfaatan Teluk Bone, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar disalah satu hotal di Kolaka Selasa (7/03/2017).
Utusan dari BAPPENAS RI, Tommy Hermawan menjelaskan, bahwa apa yang menjadi diskusi terkait dengan pemanfaatan Teluk Bone, yang diadakan oleh Kabupaten Kolaka akan menjadi bahan rujukan bagi pemerintah pusat untuk dibahas. Pertemuan FGD tersebut merupakan langkah awal untuk mengadakan pertemuan nasional bersama 17 kabupaten/kota di dua provinsi, yakni Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
“Dalam diskusi tahap pertama ini, membahas isu otonomi daerah dan lingkungan hidup. Duduk bersama dengan perwakilan 17 Kabupaten/Kota untuk menyaman persepsi. Ini sangat luar biasa dan harapan kami dari BAPPENAS seluruh peserta bisa aktif dalam peningkatan ekonomi di Teluk Bone,” katanya, Selasa (07/03/217).
Dia menambahkan, awalnya pemanfaatan Teluk Bone sempat masuk dalam RPJM Nasional tapi di terhenti. Sehingga pada pertemuan awal itu, dibentuk komitmen dari seluruh peserta.
“Yang jelasnya, ini adalah langkah maju yang patut kita berikan apresiasi. Saya datang bersama perwakilan dari LIPI,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia pertemuan Nasional Kerjasama Ekonomi dan konservasi Pesisir Teluk Bone, Ismail Bella, menjelaskan isu terkait lainnya di pertemuan FGD tersebut. Seperti sosial, budaya, pariwisata, lingkungan hidup, perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
“Semua ini akan kita satukan persepsi yang muaranya nanti, seluruh 17 Kabupaten/Kota di Sultra dan Sulsel saling interkonesi dalam bidang ekonomi,” tambahnya.
Langkah ini adalah peluang bersama dari seluruh daerah yang bersentuhan langsung dengan Teluk Bone. Upaya demikian, tidak lain untuk maksimalnya sektor ekonomi di 17 kabupaten/kota tersebut. “Harapan Pak Bupati Kolaka, agar Teluk Bone ini betul-betul bisa memberikan manfaat yang signifikan bagi daerah yang bersentuhan langsung,” jelasnya.
Pertemuan 17 kabupaten/kota juga dinilai sangat menguntungkan, khususnya sektor pariwisata. Sebab daerah tersebut, masing-masing memiliki keunggulan tersendiri yang mampu menciptakan destinasi wisata baru di dunia.
Laporan: Suparman Sultan
