SULTRAKINI.COM: BUTON TENGAH – Pos dana Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Buton Tengah akan dipindahkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan setempat. Pengalihan tersebut, berawal dari ketidaktahuan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah (PMD) Buteng, Arsidik Patola dalam menjelaskan program PKK dihadapan DPRD pada rapat paripurna perubahan, Senin (25/9/2017).
“Saya sudah mendengarkan pernyataan dari kepala dinasnya, beliau tidak bisa menjabarkan program-program apa saja yang telah digambarkan oleh pak sekda tadi, sejauh mana keberhasilannya, dan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan,” kata Salah Seorang Anggota DPRD Butenga, Saadia.
Dengan begitu, dalam pembahasan anggaran 2018 mendatang, kegiatan PKK dilepas dari Dinas PMD Buteng.
“Karena anggaran 100 juta yang telah diporsikan untuk PKK dari penjelasannya tadi, hanya ingin menutupi perjalan dinas yang belum terbayarkan, tetapi kegiatan-kegiatan PKK secara rinci tidak dianggarkan, salah satu contohnya, ulang tahun PKK akhir Desember tidak dianggarkan, pembinaan ibu-ibu PKK di kecamatan juga tidak dianggarkan. Jadi memang dia nol besar tidak tahu dengan kegiatan-kegiatan PKK,” lanjut Saadia.
Mengetahui persoalan itu, Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Buteng, Adam menyarankan Arsidik Patola berkoordinasi dengan pimpinan, serta ibu bupati dan wakil bupati terkait program PKK yang akan dilaksanakan tiga bulan terakhir di 2017. Tujuannya untuk memporsikan anggaran dan kegiatan bisa sejalan dan tepat sasaran.
“Apalagi pergeseran kemarin belum cukup satu bulan sudah dipindahkan lagi, sehingga kepala dinas itu kebanyakan bingung, baru bikin program eh… sudah dipindahkan lagi,” kata Adam.
Sementara itu, Arsidik Patola menanggapi dalam rapat tersebut, pihaknya hanya mengetahui penambahan anggaran hanya untuk perjalanan dinas, sedangkan untuk program-program yang akan dilaksanakan PKK tidak diketahui.
“Yang saya tahu pada perubahan anggaran ini penambahannya 100 juta, yaitu untuk perjalanan dinasnya, saya itu saja pa Ketua, serta memberikan gambaran bahwa perjalanan dinas sebelumnya, belum terbayarkan dan rencananya akan dibayarkan pada perubahan anggaran ini,” terang Arsidik.
Laporan: Ali Tidar
