SULTRAKINI.COM: KENDARI – Setelah terungkap adanya peredaran vaksin palsu beberapa waktu lalu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Sultra lantas mengambil tindakan cepat. BPOM turun langsung ke sejumlah sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta, untuk memastikan keberadaan vaksin palsu yang beredar.
“Kami sudah turun di sarana-sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, untuk di Kendari dan Sultra secara umum kami tidak menemukan,” terang Kepala BPOM Sultra, Adilah Pababbari, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (1/7/2016).
Menurut Adilah, pihaknya juga belum menemukan pengadaan vaksin yang menggunakan jalur tidak resmi. “Kami belum menemukan pengadaan di jalur tidak resmi, semua di jalur resmi,” kata jebolan magister manajemen Unhas ini.
Pengadaan vaksin ini, kata Adilah, merupakan program pemerintah pusat yang disalurkan ke provinsi baru kemudian didistribusi ke kota dan kabupaten. Pemerintah sendiri, lanjutnya, melakukan pengadaan ini melalui jalur yang resmi.
“Vaksin ini adalah program pemerintah pusat yang didrop melalui provinsi ke kota dan kabupaten. Kami sudah koordinasi dengan Dinkes provinsi, kabupaten, dan kota terkait data-data vaksin, semuanya melalui jalur resmi,” papar Adilah.
Distributor yang tidak terdaftar, kata dia, merupakan pihak yang rentan menyebarkan vaksin palsu ini, karena harga yang mereka tawarkan relatif murah dibandingkan vaksin asli. Namun sejauh ini belum ditemukan distributor yang tidak terdaftar terkait vaksin ini.
“Kami belum temukan itu. Untuk sementara aman, tetapi kami terus pantau,” yakin Adilah.
Dari pemberitaan beberapa media nasional, praktik pembuatan vaksin palsu ini sendiri disebut-sebut telah berlangsung selama 13 tahun. Itu artinya di rentang waktu tersebut, bisa saja banyak orang tua yang telah mengimunisasi bayinya menggunakan vaksin palsu tersebut.
Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Masyarakat Kementerian Kesehatan RI nomor 02.06/D.1/II.4/912 tahun 2016, terdapat lima jenis vaksin yang menjadi fokus penanganan dan pengembangan pihak terkait, yakni vaksin BCG, campak, polio, hepatitis B, dan tetanus toxoid.
Secara nasional, berdasarkan pantauan SULTRAKINI.COM, pihak berwenang terus melakukan penelusuran terkait jaringan peredaran vaksin palsu yang meresahkan masyarakat ini.
Editor: Gugus Suryaman
