SULTRAKINI.COM: BUTON – Sebanyak 13 puskesmas di Kabupaten Buton belum terakreditasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Buton, Djufri, hambatan akreditasi dikarenakan puskesmas bersangkutan belum memiliki tenaga perawat maupun bidan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Jadi puskesmas itu bisa di akreditasi ketika sudah memiliki perawat dan bidan PNS,” tuturnya di ruang kerjanya, Selasa (4/04/2017).
Untuk mempercepat pengakreditasian, pihaknya tengah mempersiapkan penempatan PNS di puskesmas tersebut. “Langkah yang kita ambil saat ini, kita mengatur dulu tenaga perawatnya kita yang PNS yang kita tempatkan di puskesmas,” ujarnya.
Kemenkes RI kemudian memberikan tenggang waktu akreditasi puskesmas hingga 2019 mendatang. Jika tidak maka status puskesmas akan turun menjadi puskesmas pembantu (Pustu).
“Insya Allah tahun ini puskesmas yang bisa terakreditasi baru empat, yaitu Puskesmas Wabula, Kapontori, Siotapina dan Pasarwajo,” ucapnya.
Laporan: La Ode Ali
