SULTRAKINI.COM: KENDARI – Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan seluruh bank yang ada di Sultra, akan melaunching kartu debet/anjungan tunai mandiri (ATM) untuk transaksi dalam negeri dengan sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di pelataran eks MTQ Kendari, Minggu 29 Juli 2018,
Sementara, jumlah kartu ATM berlogo GPN disiapkan sebanyak 34.325, yang didistribusikan pada 12 bank yang ada di Sultra.
Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Kpw Sultra, Surya Alamsyah mengatakan, GPN merupakan sistem yang terdiri dari standar, switching dan service yang dibangun pada suatu ketentuan dan mekanisme untuk mengintegrasikan berbgai instrument.
“Tujuannya untuk meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat terhadap negara Indonesia,” katanya kepada wartawan di Kendari, Jumat (27 Juli 2018).
Nasabah pemegang kartu ATM yang belum berlogo GPN wajib mengganti melalui bank dengan membawah KTP, ATM, dan buku tabungan, tanpa dipungut biaya. Pelayanan penggantian kartu ATM dibatasi sampai tahun 2022.
Adapun persiapan ATM dari 12 Bank di Sultra diantaranya Bank Mandiri 600, BPD 23000, BRI 500, BNI 250, BTN 500, BCA 1400, CIMB niaga 700, Mega 120+50, BRI Syariah 500+200, Permata 150+150, Muamalat 400+600, BSM 750, dan MyBank.
Bank Mandiri sudah siap seratus persen untuk menggunakan kartu ATM berseri GPN, bahkan Bank Mandiri telah melakukan percobaan di lapangan.
“Kartu seri GPN telah kami lakukan percobaan di lapangan dan sudah bisa,” jelas Officer Transaction Banking Business Bank Mandiri Cabang Kendari, Niswar.
Selain itu, Bank Sultra juga sudah menyatakan siap untuk menggunakan ATM berlogo GPN.
“Nanti 46.500 yang akan kami edarkan, saat ini baru 28.500 GPN,” ungkap Kadiv Keuangan Bank Sultra, Yuli Siswanto.
Kartu debit/ATM GPN secara nasional telah diluncurkan oleh BI di Jakarta pada awal Mei 2018.
“Implementasi GPN merupakan landasan untuk sistem pembayaran ke depan,” ujar Gubernur BI Agus D.W Martowardojo saat peluncuran.
Agus menjelaskan keuntungan dari kartu debit/ATM GPN akan bisa dirasakan oleh nasabah, pedagang (merchant), hingga bank. Misalnya, bagi nasabah dan merchant bisa mendapat untung dari penghematan pengenaan biaya transaksi di mesin EDC (Merchant Discount Rate/MDR).
Pengenaan MDR untuk transaksi di mesin EDC bank yang berbeda hanya 1 persen dari sebelumya 2-3 persen. Bahkan, pengenaan MDR nol persen akan diberlakukan pada pencairan dana bantuan sosial (bansos) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
Penurunan dari biaya MDR saja secara serempak bisa mencapai Rp1,3-1,8 triliun per tahun, sehingga efisiensinya terhadap ekonomi nasional sangat besar.
Sedangkan nasabah mendapat keuntungan berupa penurunan biaya administrasi bulanan kartu sekitar Rp1.000 per bulan yang dikenakan oleh bank.
Terkait hal tersbut, BI menunjuk Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) sebagai lembaga standarisasi kartu debit, kredit, dan uang elektronik (e-money) di sistem GPN.
Sedangkan perusahaan switching yang sudah ditetapkan, yaitu Artajasa, Alto, Jalin Pembayaran, dan Rintis. Lalu, BI juga menetapkan bahwa PT Penyelesaian Elektronik Nasional sebagai lembaga pelayanan.
Dari total 100 perusahaan penyelenggara sistem pembayaran, sebanyak 98 sudah dapat izin untuk transaksi di sistem GPN.
Laporan: Rifin
