SULTRAKINI.COM: KENDARI – Anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu, menyinggung sikap pemerintah yang lemah dalam pengawasan terhadap pekerja asing khususnya di industri pertambangan Sulawesi Tenggara.
Menurut dia, mempekerjakan orang asing di tambang yang beroperasi di wilayah Sultra, dapat menyebabkan kecemburuan sosial bagi masyarakat lokal. Hal itu disampaikan Adian dalam pembukaan “Seminar Nasional Pertambangan dan Energi Dalam Bingkai Nawacita”, yang dilaksanakan DPD Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Provinsi Sulawesi Tenggara, Sabtu (17/9/2016).
“Tambang memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, tapi kan nambangnya di tanah kita, tapi pekerjanya orang China,” ujar Dewan Pembina Nasional Pospera ini.
Apalagi diketahui izin visa para pekerja asing tersebut merupakan visa untuk wisata, bukan untuk bekerja. Kata dia, harusnya pekerja asing tersebut diberi jangka waktu kontrak kerja.
“Misalnya bangun smelter waktunya 5 bulan, ya udah kerjanya lima bulan aja,” tegasnya.
Jika hal ini dibiarkan terus menerus, lanjutnya, dikhawatirkan akan terjadi konflik sosial antara tenaga kerja asing dan penduduk setempat.
Selain mempekerjakan karyawan asing, masalah di dalam tambang diantaranya pengurusan izin yang rumit dan berbelit-belit, sehingga banyak pengusaha yang takut berinvestasi. Akibatnya banyak pengusaha tambang yang bermain mata dengan pejabat di pemerintahan, untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar berjalan dengan mulus.
Masalah Spionase (mata-mata) juga menjadi topik dalam seminar ini, dari pekerja tambang tersebut disinyalir membawa misi tertentu di Indonesia yang bisa mengancam keamanan negara.
Editor: Gugus Suryaman
