AJP Reses di Gunung Jati, Warga Keluhkan PT. Pelindo Hilangkan Lapangan Kerja

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Kendari, Aksan Jaya Putra (AJP), melaksanakan reses masa sidangan III Tahun 2019/2020 yang berlangsung di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Rabu (30/9/2020).

Kegiatan untuk menyerap aspirasi masyarakat provinsi tersebut menerapkan protokoler tetap (Protap) Covid-19.

Dalam kegiatan reses tersebut, salah satu warga mengeluhkan monopoli PT. Pelindo terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Bungkutoko. Salah satunya PT. Pelindo IV Kendari telah membangun anak perusahaan.

Akibatnya TKBM dari Kelurahan Gunung Jati, banyak yang kehilangan pekerjaannya, dan mereka juga tidak di akomodir atau dipekerjakan lagi di PT. Pelabuhan Bangkutoko.

“Kami sudah kehilangan pekerjaan dan ini bisa menimbulkan konflik,” ujarnya saat menyampaikan aspirasinya pada Aksan Jaya.

Sementara warga yang lain, juga mengeluhkan lampu jalan dan talud sungai.

Menanggapi masalah PT. Pelindo itu, Aksan Jaya Putra mengaku sudah pernah melakukan rapat bersama Syabandar, Dishub Sultra. Namun saat itu PT. Pelindo tidak hadir. Sehingga pihaknya akan mengagendakan kembali rapat bersama PT. Pelindo IV Kendari termasuk instansi terkait.

yamaha

“Khusus TKBM pasca dipindahkan di Bungkutoko, hal ini sudah pernah rapat kerja. Janjinya pada saat itu, dua minggu sudah tertangani, saya kaget juga mendapat aspirasi kalau masalah ini belum selesai,” ujarnya.

Ia katakan, jika masalah ini tidak cepat ditangani akan menjadi konflik sosial karena hilangnya lapangan kerja. Seharusnya, PT. Pelindo bersikap netral dan nengakomodir TKBM, karena mereka sudah lama.

“Kalau ini tidak secepatnya dituntaskan, akan jadi konflik sosial, karena hilangnya pekerjaan dari warga Gunung Jati dan itu kita tidak harapkan terjadi,” jelasnya.

Untuk menyelesaikan itu AJP mengaku, pasca reses akan memanggil PT. Pelindo untuk menyesaikan masalah tersebut, termasuk akan memastikan anak perusahaan yang dibuat PT. Pelindo.

“Ini menjadi salah satu pekerjaan rumah setelah reses ini, kita akan panggil kembali PT. Pelindo, Perhubungan dan Syabandar. Ini kan masalah juga kalau seandainya benar informasi. Masa BUMN mau buat anak perusahaan lagi, tidak ada cerita,” jelasnya.

AJP mengaku akan memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya masalah infrastruktur di paripurna berikutnya.

“Khususnya talud ataupun juga terkait dengan bronjong. Sementara terkait penerangan jalan, itu kewenangan Pemkot dan sudah dijawab oleh Pak Lurah,” tandasnya. (B)

Laporan: La Niati
Editor: Hasrul Tamrin

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.