SULTRAKINI.COM: BUTON – Upaya yang dilakukan Direktur Akper Buton dan jajarannya bersama pemerintah setempat untuk bergabung di Politeknik Kesehatan (Poltekes) Kendari, Sulawesi Tenggara, nampaknya tidak membuahkan hasil. Pasalnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menolak merger tersebut sehingga akan berdampak pada penutupan kampus.
“Informasi dari Kementerian Kesehatan itu tidak diterima,” kata Direktur Akper Buton, Muslimin Siraja saat ditemui di Kecamatan Pasarwajo, Kamis (7/12/2017).
Pihaknya belum mengetahui pasti dasar penolakan merger. Padahal menurutnya, sudah memenuhi semua syarat atau kriteria yang dibutuhkan mulai dari legalitas kampus, seperti dasar pendirian akper maupun sarana dan prasaranya. Bahkan sudah ada pelepasan aset baik yang bergerak ataupun yang tidak dari pemerintah daerah Kabupaten Buton melalui persetujuan DPRD yang akan dikuasai oleh Kemenkes.
“Alasannya kita masih telusuri ini, kalau seandainya masih kita bisa benahi, ya kita benahi. Karena menurut kami dari kriteria mulai dari 1 sampai sembilan itu semua sudah lengkap, bahkan ada pernyataan pelaksana bupati, bahwa aset bergerak dan tidak bergerak itu diserahkan ke pemerintah pusat melalui persetujuan DPR,” ucap Muslimin.
Kemungkinan terburuk terhadap penolakan tersebut, lanjut dia, berdampak pada penutupan kampus. Namun terhadap sekitar 340 mahasiswa yang ada, proses perkuliahannya akan tetap diselesaikan.
“Kalau tetap tidak diterima, maka kampus akan ditutup, tapi mahasiswa yang ada tetap diselesaikan hingga 2019 nanti,” terang Muslimin.
Diungkapkan, proses merger itu dilakukan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah tidak boleh menjadi penyelenggara perguruan tinggi.
Laporan: La Ode Ali
