SUARA

Amali : Dishub Wakatobi Terkesan Tutup Mata Terkait Pelabuhan Ilegal

SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Maraknya kegiatan bongkar muat di pelabuhan ilegal milik para pengusaha lokal dinilai mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Wakatobi. Atas persoalan ini, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo) Kabupaten Wakatobi dinilai lamban untuk menghentikan aktifitas di pelabuhan ilegal ini.

Permasalahan ini disuarakan puluhan masa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Liya (Amali) dalam aksi demonstrasi ke kantor Dishub Kominfo Kabupaten Wakatobi.

Dalam orasinya, Amali mendesak pemerintah daerah Wakatobi melalui Dishub Kominfo agar segera melakukan penertiban bahkan pemboikotan terhadap pelabuhan tersebut karena dianggap ilegal.

Aktifitas bongkar muat di pelahan pribadi ini dinilai merugikan daerah hingga miliyaran rupiah. Sebab aktifitas bongkar muat sejumlah komoditas ini, tidak pernah dikenakan pajak.

Dalam dialog yang di salah satu ruangan Dishub Kominfo, perwakilan masa aksi, Safitra mendesak agar instansi pemerintah ini lebih peka melihat permasalahan yang telah merugikan daerah, Karna istansi terkait terkesan tetap tutup mata.

yamaha

“Tidak perlu kita lamban dalam mengambil sebuah tindakan, kalau keberadaan pelabuhan itu memang telah menyalahi aturan, segera dilakukan penertiban, ini terkesan Dinas perhubungan tutup mata saja,” ujarnya.

Demostran lainnya, Arsid menjelaskan solusi dari permasalahan tersebut sebenarnya cukup sederhana kalau Pemda betul-betul serius menanganinya.

”Pemda sudah punya dasar hukum yang jelas bahwa itu melanggar hukum, maka lakukan tindakan sesuai perintah Undang-undang yang berlaku, masa Pemerintah harus takut sama pengusaha pelabuhan,” ucap Arsid.

Selain persoalan pelabuhan ilegal, demostran juga meminta agar Dishub Wakatobi bisa segera melakukan koordinasi dengan istransi terkait agar membahas tarif kapal rute Wanci-Baubau dan Wanci-Kendari karena dianggap masih sangat tinggi.

Menanggapi tuntutan demostran, Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Wakatobi, Sarifuddin Moane menjelaskan, untuk melakukan penertiban terhadap sejumlah pelabuhan ilegal yang ada di Wakatobi, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri karena kurangnya personil. Sehingga perlu dilakukan kordinasi dengan instansi terkait yang berwenang didalamnya.

“Dalam waktu dekat kami akan segera membentuk tim gabungan, dimana di situ ada TNI AL, Kepolisian, Syahbandar, dan Kejaksaan, untuk kita sama-sama tertipkan,” ujarnya

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.