Anggaran Belum Jelas, PSU Bombana Ditunda?

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Empat hari menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Bombana, anggaran yang dibutuhkan pihak penyelenggara dan keamanan ternyata belum ada.

Dikatakan Ketua KPUD Bombana, Arisman, kepada SultraKini.Com, Jumat (26/5/2017) melalui telepon selulernya bahwa anggaran yang dibutuhkan pihaknya belum ada kejelasan. Padahal Pemprov Sulawesi Tenggara sebelumnya berjanji akan membantu anggaran PSU tersebut.

“Kabarnya memang begitu (dibantu), tapi sampai sekarang belum ada kejelasan anggarannya juga,” jelasnya.

Pihak KPUD sebenarnya membutuhkan anggaran terutama untuk pengadaan logistik di tujuh TPS yang PSU. Selain itu juga untuk operasional penyelenggara di tingkat kecamatan, kelurahan, dan TPS. 

“Tidak mungkin kita mau gerakkan mereka kalau tidak ada anggaran,” keluhnya.

yamaha

Dengan kondisi belum jelasnya dana, apakah PSU akan ditunda atau tetap dilaksanakan sesuai jadwal, Arisman mengungkapkan masih akan berkoordinasi dulu dengan berbagai pihak terkait. “Malam ini (26/5/2017) kita mau koordinasi dulu dengan Panwas, Kepolisian, dan Pemprov untuk solusinya bagaimana,” akunya.

Senada dengan KPU, Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu mengatakan pihaknya juga terkendala penganggaran untuk operasional pengawasan lapangan terutama penyelenggara di tingkat bawah. “Penyelenggara di tingkat bawah tidak bisa bergerak kalau tidak ada anggaran. Kemarin itu mereka pakai dana sendiri untuk jalan,” jelasnya.

Terkait waktu pelaksanaan PSU, Hamiruddin mengungkapkan kemungkinan waktunya masih akan diundur karena masalah dana. “Kemungkinannya diundur sampai 7 Juni 2017 karena info dari BPKAD  mereka sulit mengeluarkan anggaran karena tidak punya payung hukum,” katanya.

Tanggal tersebut belum melewati batas waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi selama 30 hari kerja yang jatuh pada 9 Juni 2017.

Sebelumnya, dana yang dibutuhkan KPUD, Panwas, dan Kepolisian untuk penyelenggaraan dan pengamanan PSU total Rp 7 Miliar. Namun Pemda Bombana hanya sanggup menganggarkan Rp 1 miliar untuk seluruhnya. Untuk itu pihak Pemprov Sultra berjanji membantu kekurangan anggaran tersebut.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.