Anggaran Pendapatan Kota Kendari Tahun 2021 Masih Bertumpu pada Pajak dan Retribusi

  • Bagikan
Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir menyerahkan dokumen RAPBD Tahun 2021 kepada Ketua DPRD Subhan, Senin (23/11/2020) (Foto: Ist)
Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir menyerahkan dokumen RAPBD Tahun 2021 kepada Ketua DPRD Subhan, Senin (23/11/2020) (Foto: Ist)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Kendari Tahun 2020 resmi diserahkan Wali Kota Kendari pada Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari, Senin (23/11/2020).

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir menjelaskan tahun 2021 APBD Kota Kendari terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp1,5 triliun, belanja daerah Rp 1,8 triliun dan pembiayaan daerah senilai Rp330 miliar.

Wali kota mengaku, pendapatan Kota Kendari masih bertumpu pada pajak dan retribusi daerah. Sedangkan belanja daerah akan diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja melalui program padat karya untuk meningkatkan pelayanan publik.

“Belanja daerah juga diarahkan untuk penanganan persampahan dan kebersihan lingkungan, penerangan jalan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan termasuk upaya kita untuk terus melakukan penanganan dampak dari penyebaran pandemi covid-19 yang masih menjadi fokus perhatian kita hingga saat ini,” jelas Sulkarnain dalam sambutannya sebelum menyerahkan RAPBD ke dewan.

Sementara untuk pembiayaan daerah akan diarahkan untuk pembangunan sarana dan infrastruktur kesehatan beserta peralatan kesehatan, pembangunan jalan, dan jembatan serta peningkatan kualitas air minum.

Untuk alokasi APBD Kota Kendari tahun 2021, Wali kota mengatakan masih fokus pada pendidikan dan kesehatan yang porsinya masing-masing 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.

Pelaksanaan APBD tahun 2021 akan menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sehingga pengusulannya terjadi keterlambatan.

“Tahun awal penerapan SIPD, dalam proses penyusunan APBD sesungguhnya masih banyak kekurangan kendala dan penyesuaian-penyesuaian yang harus dilalui dalam proses implementasinya,” tutup Walikota. (C)

Laporan: Hasrul Tamrin

  • Bagikan