SULTRAKINI.COM: Dosen antropologi Universitas Hasanuddin Makassar, Dr Tasrifin Tahara melihat bentrokan warga dua desa, yakni Desa Sampuabalo dengan Desa Gunung Jaya, di Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, merupakan konflik struktural.
“Ini menjadi bahaya laten dalam interaksi sehari-hari,” jelas Tasrifin kepada SultraKini.com, usai menjadi pembicara pada forum FGD mahasiswa Lowulowu Kolese Jakarta di Lowulowu, Baubau, Sabtu (8 Juni 2019).
Putra Keraton Buton itu lalu merinci latar belakang kedua desa yang konflik pada hari lebaran Idul Fitri, 5 Juni 2019. Bahwa di satu sisi ada orang-orang tertentu yang masih mereproduksi status-status sosial masa lalu.
Disebutkan, Desa Sampuabalo didominasi oleh kelompok-kelompok yang pernah mempunyai posisi baik di masa kesultanan Buton, misalnya orang dari Wolio, orang Kamaru, orang Tira, kemudian orang Wakatobi. Sedangkan di desa sebelah, Gunung Jaya adalah orang Laporo yang diberi ruang, mereka migran dari Buton Selatan, yakni Lipu Mangau, Sampolawa.
Pada proses selanjutnya, ternyata setelah pemekaran, posisi pasar berada di Gunung Jaya yang memicu pertumbuhan ekonomi. Hal ini kemudian juga memicu kecemburuan-kecemburuan dari orang luar Gunung Jaya.
“Ini menjadi bahaya laten dalam interaksi sehari-hari karena jika yang di sebelah (Sampuabalo, Red) ini merasa masih menggunakan status yang lama, ingatan-ingatan lama, misalnya e kamu ini terlalu bertingkah, dulu kamu siapa. Sementara orang yang harus dilihat adalah posisi-posisi atau keberhasilan kita hari ini. Nah itu yang harus dirawat dalam kehidupan sehari-hari sebagai modal untuk harmonisasi kehidupan,” jelas Tasrifin.
Sebab jika hal itu tidak diramu dengan sebaik-baiknya maka orang akan mudah bertindak dengan posisi masing-masing.
Tasrifin berpandangan, keberhasilan ekonomi dan keberhasilan politik harus dimaknai dengan tatanan nilai-nilai yang ada dengan tidak melupakan etika-etika masa lalu.
Seperti diketahui, konflik warga dua desa tersebut bermula dari ketersinggungan warga Desa Gunung Jaya terhadap 20-an sepeda motor berknalpot bising dari Desa Sampuabalo yang melintasi desa mereka pada malam takbiran Idul Fitri. Lalu esoknya berujung pembakaran 87 unit rumah warga Desa Gunung Jaya.
Konflik antar desa ini juga menyebabkan dua orang meninggal dan delapan luka-luka akibat terkena anak panah dan parang. Sebanyak 700 an warga Gunung Jaya kemudian mengungsi ke berbagai tempat.
Aparat kepolisian telah menangkap 82 orang yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut.
Gubernur Sultra Ali Mazi berjanji akan segera membangun kembali rumah-rumah warga yang terbakar itu.
Menurut Tasrifin, selain langkah tersebut di atas yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tak kalah penting adalah mengaktifkan kembali mekanisme budaya lokal yang pernah ada guna menumbuhkan kembali harmonisasi.
Budaya lokal dimaksud misalnya adalah “sara patanguna” dan pesta adat yang dilembagakan kembali supaya terjadi harmonisasi.
Pada pesta adat atau upacara-upacara ritual, kelompok-kelompok masyarakat yang pernah menyandang status sosial di masa lalu bisa berperan kembali. Dengan demikian maka, akan saling menopang antara kelompok-kelompok masyarakat tersebut dengan orang-orang yang berhasil secara ekonomi dan politik.
Dengan demikian maka konflik seperti sekarang tidak akan berulang. “Karena bagaimana pun, orang Laporo hari ini adalah bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat Buton secara umum, masa lalu dan masa sekarang,” kata dosen yang tahun lalu mendapat kesempatan mempresentasikan hasil penelitiannya di kampus Harvard University, Boston, Amerika Serikat.
Menurut Tasrifin, orang Laporo saat ih menjadi pion-pion orang Buton di daerah lain karena mereka terkenal sebagai kelompok migran. Di Kalimantan, Papua, Maluku, mereka berhasil secara ekonomi dan politik.
Editor: M Djufri Rachim
