SUARA

APBD-P Buton Utara Akhirnya Diperdakan

SULTRAKINI.COM: BUTUR – Setelah melalui proses pembahasan yang cukup melelahkan, akhirnya seluruh fraksi DPRD Buton Utara (Butur) menerima rancangan APBD Perubahan 2016 untuk ditetapkan menjadi Perda melalui sidang paripurna, Jumat (28/10/2016).

Bupati Buton Utara, Abu Hasan dalam sambutannya mengatakan, perubahan APBD Butur harus dilakukan karena berbagai hal. Pertama, akibat perubahan kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi. Sehingga pendapatan setelah perubahan APBD secara umum bertambah, tapi ada sumber pendapatan yang berkurang. 

Dampak dari kebijakan ini, kata Abu, adalah belanja yang pendanaannya bersumber dari pendapatan yang harus disesuaikan kembali.

Ke dua, prinsip penyusunan APBD-P ini merupakan terjemahan pemerintah daerah dan DPRD atas hasil audit BPK RI perwakilan Sultra. BPK merekomendasikan Silpa tahun lalu lebih besar dari perkiraan pada APBD Awal tahun 2016. Sehingga sesuai ketentuan harus digunakan tahun 2016. Kemudia kewajiban kepada pihak ke tiga yang harus diselesaikan tahun 2016.

yamaha

Atas dasar tersebut Pemda telah melakukan serangkaian kegiatan secara terstruktur, mulai penyusunan KUA/PPAS yang dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD, sehingga menghasilkan kesepakatan bersama.

Abu Hasan menambahkan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan rancangan Perda tentang APBD perubahan.

Berbagai pendapat, masukan dan koreksi serta harapan-harapan yang disampaikan dewan berjalan dengan lancar. Bahkan, semua tahapan sudah dilakukan hingga berakhir dengan penandatanganan persetujuan bersama.

“Saya menghimbau kepada semua instansi untuk mengawal APBD-P ini saat evaluasi di provinsi,” tuntasnya.

Dalam sidang paripurna penetapan Perda APBDp ini, dihadiri 17 orang dari 20 anggota DPRD Butur. Sidang dipimpin ketua DPRD Muh. Rukman Basri Zakariah. Turut hadir para pimpinan SKPD.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.