Oleh La Husen Zuada (Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Halu Oleo)
Arah Koalisi dan Dilema PKS pada Pilgub Sultra
La Husen Zuada

Pemilihan kepala daerah serentak tahap tiga akan digelar 27 Juni 2018. Meski masih tersisa kurang lebih delapan bulan, kemeriahan menyambut pesta demokrasi tersebut mulai terasa, tidak terkecuali di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nuansa itu tampak terlihat pada sebaran poster yang terpasang di ruang-ruang publik, pembicaraan di media sosial dan media massa, aktivitas para bakal calon yang mensosialisasikan diri dan melakukan deklarasi. Tak luput pula hasil survey yang meramalkan peluang keterpilihan masing-masing kandidat.

Tahapan demi tahapan mengundang reaksi publik secara luas, minimal menceritakan dan mengomentari aktivitas yang dilakukan para kandidat. Inilah esensi dari demokrasi bahwa politik bukan pembicaraan di ruang privat dan komoditas elit semata, namun politik adalah pembicaraan di ruang publik dan konsumsi seluruh lapisan sosial, elit maupun massa. Semakin luas keterlibatan publik dalam politik, maka akan mendorong lahirnya pemimpin yang memiliki kapabilitas ekstraktif, regulatif, distributif, simbolik, responsive dan domestik. 

Teka teki tentang siapa yang akan menjadi gubernur Sultra kelak, publik tampak sudah punya gambaran. Dari 14 nama yang mensosialisasikan diri, kini kian mengerucut menjadi empat nama yaitu Ali Mazi, Asrun, Rusda Mahmud dan Waode Nurhayati. Dua nama terakhir memiliki peluang yang lebih kecil dibanding Ali Mazi dan Asrun. Alasannya adalah Rusda Mahmud sampai saat ini belum mampu meyakinkan partai politik untuk mengeluarkan rekomendasi. Sementara Waode agak sulit dapat memenuhi syarat KTP yang dibutuhkan calon independen. Dengan itu, jika tidak ada kejadian yang luar biasa maka peluang lebih dekat pada dua nama, Ali Mazi dan Asrun. Keseriusan Ali Mazi tampak pada deklarasi dengan Lukman Abunawas yang dilakukan pada kamis lalu, bersama partai politik pengusungnya. Berbeda dengan Asrun yang belum juga menentukan siapa wakil dan partai pendukungnya. 

Dilema PKS

Kegalauan Asrun dalam menentukan siapa wakilnya membuat dilema PKS yang selama ini memiliki kedekatan ideologis dengan Asrun. Meski Asrun memimpin PAN Kota, ia dipandang sebagai kader PKS, sehingga tidak jarang ia diistilahkan sebagai ‘titipan PKS di PAN’. Keselarasan antara Asrun dan PKS tampak pada tiga periode pemilihan Walikota yang selalu bersama-sama dan mendapatkan dukungan penuh. Menghadapi pemilihan gubernur 2018, kerjasama Asrun dan PKS  diramalkan akan berlanjut. Ini tergambar dalam sikap politik PKS yang tidak bermanuver seperti partai lain dalam menyatakan dukungan kepada para calon gubernur. 

Loyalitas PKS terhadap Asrun akan mendapatkan ujian ketika koalisi yang dibangun bertolak belakang dengan ideologi partai. Sikap resisten PKS akan muncul ketika Asrun memutuskan berkoalisi dengan PDI.P yang memiliki jarak ideologi yang cukup jauh dan saling bertentangan satu sama lain. Ideologi PKS yang menempatkan agama (Islam) dan negara dalam satu kesatuan, sangat bertolak belakang dengan ideologi PDI.P yang memisahkan antara agama dan negara (sekularisme). Perbedaan ideologi dua partai ini menyerupai perbedaan ideologi antara kelompok Soekarno (pro Nasionalis) dan kelompok Natsir (Pro Islam) dalam perdebatan penyusunan dasar negara. Rentang jauh ideologi dan kesamaan kebijakan keduanya sangat jauh, ini sangat terasa saat Pilkada DKI lalu yang ikut mempengaruhi konstelasi politik daerah lain di Indonesia. 

Andai saja wacana Asrun berkoalisi dengan PDIP menjadi kenyataan, maka ini akan menjadi duri bagi PKS. PKS yang sudah sangat mesra dengan Asrun akan dihadapkan pada dilema, berkoalisi atau tidak berkoalisi dengan Asrun. Jika PKS akan tetap berkoalisi dengan Asrun, akan memiliki dampak elektoral bagi PKS dan kandidat yang didukung. Pemilih PKS yang berlatar belakang santri ideologis akan memalingkan dukungan kepada kandidat lain. Singkatnya jika PKS tetap berkoalisi dengan Asrun, maka PKS dan Asrun harus siap menerima resiko ditinggal konstituen. Sebaliknya jika PKS tidak berkoalisi dengan Asrun, maka peluang munculnya calon ketiga (diluar Ali Mazi dan Asrun) sangat terbuka dan tentu akan memberatkan Asrun.

Membaca Arah Koalisi

Koalisi adalah pilihan yang tak terhindarkan dalam sistem multi partai. Ini terjadi, jika partai politik tidak memenuhi kecukupan kursi untuk mengusung seorang kandidat. Koalisi menjadi pilihan yang harus ditempuh oleh kandidat yang ingin mencalonkan diri pada pemilihan gubernur di Sulawesi Tenggara. Dari sepuluh partai yang memiliki kursi di parlemen, hanya Partai Amanat Nasional (PAN) yang memenuhi syarat dukungan tanpa perlu berkoalisi. Selebihnya sembilan partai politik lain, sangat ditentutkan oleh keberadaan koalisi guna dapat mengusung calon kepala daerah.  

Semakin banyak partai dimungkinkan memperbanyak kelompok koalisi, sehingga Pilkada akan menjadi ramai dan menyenangkan. Inilah menjadi harapan publik yang masih mengedepankan logika akal sehat. Namun jika koalisi hanya terbangun pada satu kelompok, maka pesta demokrasi kehilangan makna, akan menjenuhkan dan tidak kompetitif . Hal ini tentu bukan menjadi harapan publik secara luas, tapi hasrat elite tiran yang mencoba membajak demokrasi. Tentu upaya ini harus dicegah dan dilawan, karena akan menurunkan kualitas dan subtansi demokrasi, yang pada ujungnya membahayakan masa depan demokrasi.

Belum adanya kejelasan tentang koalisi yang akan mendukung Asrun memunculkan pertanyaan seperti apa motif koalisi yang dibangun Asrun? Hinckley (1983) mengidentifikasi tiga tujuan/motif terbentuknya koalisi yaitu mencari efisiensi (seek efficiency), mengendalikan kontrol (seek control), mengamankan diri dari beberapa situasi (seek security). Motif koalisi dipengaruhi pula oleh orientasi terhadap kekuasaan dan kesamaan kebijakan (Wardani, 2007). Koalisi didorong pula motif-motif perburuan rente (rent seeking) dan kartel (Ambardi, 2009). 

Idealnya demi menjaga kualitas demokrasi dan kelanggengan koalisi, maka koalisi dibangun atas dasar kesamaan ideologi dan berbasis kebijakan. Bukan dilandasi oleh kepentingan mengamankan diri (seek security) dari suatu situasi, terlebih lagi didorong oleh motif rent seeking dan kartel. Partai politik yang menjalin koalisi atas kesamaan ideologi dan kesamaan kebijakan akan mendorong terciptanya koalisi yang langgeng. Sebaliknya, koalisi yang dibangun atas motif seek security, rent seeking dan kartel akan bersifat rapuh, sesaat dan longgar. Dugaan motif koalisi atas dasar seek security, rent seeking, dan kartel dalam Pilgub Sultra sangat mungkin terbaca, jika PKS dan PDIP bergabung dalam satu tenda koalisi. ***

    

Tanggapan Anda?

Facebook Conversations