SULTRAKINI.COM: KENDARI – Capaian serapan anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara dibahas jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Selain pertumbuhan ekonomi, evaluasi pembangunan daerah menjadi topik utama rapat koordinasi dan pengendalian pembangunan, Kamis (25/10/2018).
Rapat koordinasi di salah satu hotel di Kota Kendari itu, mempertemukan Pemprov Sultra dan pemerintah di kabupaten/kota se-Sultra. Para pejabat ini mencoba membangun daerah lebih terarah, salah satunya menata anggaran yang responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Bahkan Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas, mengatakan laporan capaian serapan anggaran akan rutin dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Artinya, tingkat pembangunan daerah bisa terkontrol dan dipertanggungjawabkan secara rutin dan berkala setiap triwulannya. Misalnya, serapan APBD 2018 dapat dilihat secara langsung tingkat program pembangunan per sektor dan rancangan umum pembangunan.
“Dengan adanya rakor (rapat koordinasi) kita akan tahu sejauh mana realisasi pelaksanaan rencana umum pengadaan masing-masing kabupaten kota dan provinsi,” ujar Lukman sekaligus memimpin rapat, Kamis (25/10/2018).
Langkah pemerintah tersebut ditempuh sebagai salah satu bagian realisasi program nasional nawacita. “Kita tidak akan membiarkan negara dan daerah kita dalam posisi lemah. Kita harus meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan,” lanjutnya.
Ekonomi Sultra
Pertumbuhan ekonomi Sultra hingga Oktober 2018, sempat disinggung dalam rapat yang dihadiri organisasi perangkat daerah, pimpinan SKPD, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN) Sultra Ririn Kadariyah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra Isma, perwakilan BI Sultra, serta kepala daerah se-Sultra.
Menurut Lukman, pertumbuhan ekonomi Sultra hingga Oktober 2018 mencapai 6,35 persen. Empat sektor mendominasi laju ekonomi Sultra, di antaranya sektor pertanian 37 persen, kelautan dan perikana 31 persen, energi sumber daya mineral dan pertambangan 21 persen, dan sektor pariwisata 9,8 persen. Ekonomi Sultra ditargetkan meningkat 2019 melalui sentuhan di sektor pembangunan. Misalnya, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Insya Allah 2019 berdasarkan proyeksi perekonomian akan mengalami lonjakan yang signifikan.mudah-mudahan para pemerintah kompak melaksanakaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan terus maju,” ucap Lukman.
RAPBD-P
Di lain sisi, Kepala BPKAD Sultra, Isma yang hadir di rakor mengaku terdapat tiga kabupaten di Sultra belum menyetorkan rancanangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (RAPBD-P). Kabupaten Buton Utara, Muna, dan Kabupaten Konawe sebagai daerah yang dimaksud terancam APBD 2019-nya dikembalikan ke APBD induk.
Namun Wagub Sultra, menerangkan Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Muna akan menyetorkan berkas RAPBD-P usai rakor tersebut. Sementara Konawe belum diketahui tindaklanjutnya. Ditekankan jika per 31 Oktober mendatang Pemkab Konawe belum menyetor hal tersebut, APBD bisa kembali ke induk.
Ditambahkan Isma hingga saat ini daerah yang sudah merealisasi APBD-P tertinggi adalah Konawe Utara 60.43 persen sedangkan terendah Buton Selatan 5,88 persen. Terhitung rendah karena pihaknya baru melaporkan triwulan pertama.
Laporan: Nur Cahaya&Firdawati
Editor: Sarini Ido
