SULTRAKINI.COM: BUTON – DPRD Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara hingga kini belum membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017. Itu dikarenakan masih menunggu evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buton Tahun 2016 dari Pelaksana Tugas Gubernur Sultra, Saleh Lasata yang belum bertandatangan.
“Semua tergantung dari evaluasi LKPJ, kita akan bahas APBD Perubahan kalau LKPJnya sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur, tapi kita upayakan sebelum 17 Agustus 2017 semuanya sudah tuntas,” kata Ketua DPRD Buton, La Ode Rafiun, Rabu (2/8/2017).
Sementara itu ditempat terpisah, Plt Bappeda Kabupaten Buton, Ahmad Mulia menerangkan bahwa pihaknya sejak dua minggu lalu telah memasukan dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBDP ke DPRD Buton.
Menurut Ahmad Mulia, prioritas APBDP 2017 yaitu pembangunan infrastruktur, SDM, reformasi birokrasi, kebudayaan, perikanan dan pertanian. Untuk pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar 60 persen sedangkan pembangunan non fisik 40 persen.
Laporan: La Ode Ali
