Pilkada koltim

Banjir Kritikan, Ali Mazi: Pembangunan Gedung Baru DPRD Sultra Prioritas

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, menegaskan pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra tetap akan dilaksanakan meskipun menuai kritikan dari berbagai tokoh masyarakat dan pengamat.

Menurutnya, pembangunan gedung baru DPRD Sultra bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menunjang kinerja anggota dewan dan terciptanya lingkungan yang bersih serta menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

“Soal kritikan itu biasa, gubernur itu pemimpin yang tidak bisa memberikan kepuasan, karena yang saya keluarkan itu adalah kebijakan. Tapi kalau kita larut dengan kritikan dan tidak membangun yah mati kita,” ujarnya kepada awak media, Kamis (18/7/2019).

Lebih lanjut Ali Mazi mengatakan, pembangunan gedung baru DPRD akan menjadi program prioritas, meskipun menuai kritikan dari berbagai tokoh masyarakat dan pengamat karena dinilai bukan kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat.

“Ya prioritas lah, semua itu harus kita menciptakan suasana yang bersih. Kalau dibiarkan kumuh, biarkan kotor, mata kita juga tidak enak melihat barang seperti itu. Apalagi, Gedung DPRD Sultra berada di ibu kota Provinsi Sultra, maka harus mencerminkan kebersihan pada daerah lain,” tegasnya.

Pilkada

Kritikan rencana pembangunan gedung DPRD Sultra salah satunya diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sultra, Wa Ode Nurhayati (WON). Menurutnya, usulan pembangunan gedung baru DPRD hanya menghabiskan sisa anggaran tahunan, apalagi sekedar bagi–bagi proyek tahunan.

Ia menyarankan, agar rencana tersebut dicek terlebih dahulu dalam rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang Provinsi Sultra untuk tahun 2019, dan e planing tentunya. APBDP itu sepantasnya di khususkan pada rencana pembangunan jangka pendek.

“Baiknya usulan ini dibatalkan saja sebab seingat saya kantor DPRD yang sekarang belum terlalu lama kan ya. Ya hemat saya, usulan ini bisa jadi agenda jangka panjang Pemprov, di bawah kepemimpinan pak Alimazi,” ujarnya, Senin (15/7/2019).

Selain itu, kritikan pembangunan gedung baru DPRR Sultra dari Pengamat Kebijakan Publik Sultra, Dr. Arifin Uta. Menurutnya, dalam membuat kebijakan pemerintah harus memperhatikan asas manfaatnya terkait pengusulan pembangunan gedung baru ini.

“Saya pikir kebijakan ini tidak menggunakan pendekatan rasional, tidak efisien dan efektif, dan tidak memecahkan masalah tapi menambah masalah,” ucapnya.

Laporan: La Niati
Editor: Habiruddin Daeng

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.