Bawaslu Sultra Perketat Pengawasan Keterlibatan ASN pada Pilkada 2020

 

Fortune

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi melantik 279 anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) tujuh kabupaten penyelenggara pilkada 2020 di salah satu Kendari, Senin (23/12/2019).

Sebanyak 279 panwascam yang dilantik tersebut, terdiri dari 66 anggota Panwascam Kabupaten Muna, 36 Panwascam Kabupaten Kolaka Timur, 39 Panwascam Konawe Utara, 24 Panwascam Wakatobi, 21 Panwascam 21 Konkep, 75 Panwascam Konsel 75 dan 18 Panwascam Butur.

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu, mengatakan panwascam di setiap kecamatan hanya tiga orang, begitu pula dengan pengawas di tingkat kabupaten, dengan jumlah personil yang sedikit tersebut sulit untuk mengawas setiap kecurangan pemilu. Olehnya itu, ia meminta panwascam yang baru saja dilantik untuk berkerja keras dalam melakukan identifikasi setiap kecurangan, terutama potensi kecuranan politik uang dan kecurangan ASN dalam Pilkada 2020.

“Saya meminta kepada kawan-kawan panwascam untuk melakukan identifikasi potensi kecurangan yang money politic atau yang keterlibatan ASN, pilkada 2020 hampir semua incumbent datang mendaftar para bupatinya dan wakilnya tentu disini potensi kerawanannya sudah mulai kelihatan, pemanfaatan fasilitas pemerintah, pemanfaatan keterlibatan ASN, dan kepala desa, RT, ini kemudian bagaiman kita bisa mencegah keterlibatan ASN,” ucap Hamiruddin Udu.

Hamiruddin mengatakan kecurangan keterlibatan ASN lebih besar dalam Pilkada ketimbang pemilu presiden dan anggota legeslatif.

“Kita menemukan 89 ASN yang ikut terlibat dalam Pemilu 2019. Kemudian pada pilkada 2018, terdapat 284 ASN yang terlibat politik uang. Dari data tersebut, bisa dilihat kecenderungan ASN terlibat di pilkada lebih besar dibandingkan di pemilu,” ujarnya.

Hamiruddin menilai keterlibatan ASN dalam pilkada dimanfaatkan untuk mendapatkan posisi di pemerintahan.

“Mungkin ini ada keterkaitan, mungkin karena penentuan siapa yang akan menduduki eselon II atau eselon II itu besar ditentukan dari kepala daerah terpilih,” pungkasnya.

Laporan: Nely
Editor: Habiruddin Daeng

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.