Berkantor di Rumah Warga, Busel Mulai Bangun 10 Unit Kantor

  • Bagikan
Plt Bupati Buton Selatan H La Ode Arusani (baju putih) saat peletakan batu pertama pembangunan kantor 10 OPD. Foto: IST.
Plt Bupati Buton Selatan H La Ode Arusani (baju putih) saat peletakan batu pertama pembangunan kantor 10 OPD. Foto: IST.

SULTRAKINI.COM: Pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, menyiapkan anggaran Rp 11 miliar pada tahun 2019 untuk membangun sepuluh kantor dinas dan badan di atas lahan 12 hektar yang dipusatkan di Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga.

Pelaksana Tugas Bupati Buton Selatan H La Ode Arusani meletakkan batu pertama pembangunan kantor tersebut pada Senin (12 Agustus 2019). Didampingi sejumlah pejabat lain, seperti Sekab Busel La Siambo, Asisten Satu LM Muslim Taangi dan Asisten dua Maharudin.

Sepuluh unit kantor itu diperirotaskan untuk Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu adalah kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Kesatuan Bangsa Politik, dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Pembangunan sepuluh unit kantor tersebut ditargetkan rampung sebelum Desember 2019 atau masa pengerjaan selama 120 hari.

Menurut La Arusani, pemda Busel akan membangun kantor secara bertahap. Pada tahun 2010 akan dibangun lagi 10 unit kantor sehingga tahun 2021 semua OPD, yakni sebanyak 32 OPD sudah memiliki kantor.

Lahan yang disiapkan untuk pembangunan 32 kantor OPD seluas 27 haktar. Dengan luas seperti itu maka setiap kantor OPD disiapkan lahan terbuka hijau. Selain itu, akan dibangun jalan lingkungan yang menghubungkan setiap OPD.

Setelah kantor OPD selesai dibangun, langkah selanjutnya adalah membangun kantor bupati dan kantor DPRD.

Pembangunan kantor Bupati dan kantor DPRD disiapkan lahan di Kelurahan Laompo.

Sebelumnya, tahun 2018, Pemda Busel telah merencaanakan pembangunan kantor bupati dan DPRD dengan memprediksi aanggaran yang digunakan sebesar Rp 30 miliar untuk tahap pertama.

Hingga kini kantor-kantor OPD Busel masih menggunakan rumah warga setempat sebagai kantor dengan perjanjian sewa, sehingga membebani anggaran daerah.

Laporan: Shen Keanu

  • Bagikan