SULTRAKINI.COM: BUTON – Untuk mendapatkan akreditasi paripurna, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton, Sulawesi Tenggara harus menyiapkan anggaran sedikitnya lebih dari Rp 400 juta dari APBD Buton. Dana itu nantinya akan digunakan untuk membayar kebutuhan tim akreditasi dari Kementerian Kesehatan RI.
“Biaya ratusan juta itu juga untuk membayar kebutuhan tim akreditasi dari Kementerian Kesehatan,” kata Direktur RSUD Buton, dr. Ramli Code kepada SultraKini.Com, saat dikonfirmasi, Selasa (2/1/2018).
Hal itu kata dia, sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang akreditasi pada Pasal 3 yang menyebutkan, rumah sakit wajib mengikuti akreditasi nasional. Selain itu, akreditasi juga diperlukan sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ramli menyadari, dalam proses pencapaian akreditasi paripurna bukanlah hal mudah. Sebab, di RSUD Buton, selain masih kekurangan dokter spesialis dan sub spesialis, persoalan administrasi juga merupakan kendala utama yang harus diperhatikan.
“Soal dokter spesialis memang kita masih kurang, namun kita sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak seperti Plt Bupati Buton La Bakry dan dinas terkait,” ujarnya.
Khususnya 2019, kata dia, yang belum terakreditasi tidak dapat menangani peserta BPJS. Untuk itu, kesempatan untuk mendapatkan akreditasi hanya terbuka di 2018.
Laporan: La Ode Ali
