BKKBN Sultra Genjot capaian non-metode Kontrasepsi Jangka Panjang

  • Bagikan
Sosialisasi program pengendalian kependudukan kepada organisasi atau lembaga yang mitra kerja pada 2019. (Foto: istimewa)
Sosialisasi program pengendalian kependudukan kepada organisasi atau lembaga yang mitra kerja pada 2019. (Foto: istimewa)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mensosialisasi program pengendalian kependudukan kepada organisasi atau lembaga yang mitra kerja pada 2019.

Pelaksana Harian Kepala BKKBN Sultra, Jamaluddin, menerangkan untuk mencapai kinerja atau target program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara maksimal pada Agustus hingga Desember, pihaknya fokus melakukan berbagai langkah strategis bersama lembaga mitra kerja.

“Barangkali secara organisasi kita meminta teman-teman penyuluh lapangan agar betul-betul beberapa bulan ke depan ini untuk menggenjot capaian non-metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) karena pil dan suntik yang kita miliki tahun ini kita peroleh secara distribusi dinamis dari provinsi lain, itu akan kedaluwarsa tahun 2020,” terang Jamaluddin, Selasa (20/8/2019).

Mengantisipasi hal itu, kata dia, BKKBN Sultra turun di beberapa kabupaten untuk mengingatkan bahwa pil dan suntik segera didistribusikan faskes, membuat rencana untuk pelayanan agar alat kontrasepsi yang ada di gudang kabupaten tidak kedaluwarsa di gudang tetapi dimanfaatkan oleh akseptor KB.

“Dalam rangka meningkatkan kinerja yang kita harapkan, walaupun di Kota Kendari sudah tinggi capaian peserta baru KB, tetapi mungkin melalui Ikatan Penyuluh KB-kita terus menggenjot capaian non-MKJP,” jelasnya.

Jamaluddin mengaku, program tersebut mengalami beberapa hambatan. Seperti ada saja oknum-oknum yang mengatakan mereka belum butuh program KB. Padahal program KB tentu bukan saja untuk pengendalian penduduk tetapi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

Selain menggenjot capaian non-MKJP, BKKBNfokus menekan angka kelahiran dan mendorong keluarga yang berkualitas utamanya dalam rangka pendewasaan usia perkawinan. Ia berharap, ada Koalisi Muda Kependudukan (KMK) yang terus terlibat untuk mendorong kawan-kawan seusianya agar tidak buru-buru menikah.

“Diperlukan pengawasan usia perkawinan karena kalau kita lihat jumlah penduduk 2/3 dari penduduk Indonesia termasuk Sultra adalah usia remaja paling besar,” katanya.

Kabid Dalduk BKKBN Sultra, Firtiyani Aboe Kasim, menjelaskan peserta dalam kegiatan itu berjumlah 100 orang terdiri dari penyuluh KB vertikal Kota Kendari 17 orang, PLKB non-PNS Kota Kendari 40 orang, Koalisi Muda Kependudukan sebanyak lima orang.

Kemudian Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kendari lima orang, Paguyuban Juang Kencana lima orang, FAPSEDU Provinsi Sultra lima orang, Saka Kencana sebanyak lima orang, DP3A KB Provinsi Sultra tiga orang, Dharma Wanita perwakilan BKKBN Sultra lima orang dan perwakilan BKKBN Sultra berjumlah sepuluh orang.

Kegiatan yang berlangsung sehari tersebut dibuka oleh Jamaluddin dan dihadiri oleh Kepala Bidang pengendalian kependudukan BKKBN Sultra Fitriyani Aboe Kasim, Kabid Adpin BKKBN Sultra Agus Salim, dan Kabil Litbang BKKBN Sultra, Min Rahmatin.

“Tujuan kegiatan yaitu meningkatkan pengetahuan pemahaman tentang permasalahan atau isu-isu kependudukan kepada masyarakat yang dilakukan BKKBN bersama mitra kerja dan stakeholder terkait. Serta meningkatkan komitmen dan koordinasi mitra kerja dan stakeholder di berbagai organisasi terhadap keterpaduan program pengendalian penduduk dan pembangunan sektor lain,” jelasnya.

Laporan: La Niati
Editor: Sarini Ido

  • Bagikan