SULTRAKINI.COM: KENDARI – Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tenggara (Sultra), Harmawati, menekankan apoteker dan tenaga kesehatan di Kabupaten Bombana terlibat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).
Dijelaskan Harmawati, tenaga kesehatan sangat dekat dengan masyarakat, begitu juga obat-obatan. Mereka bisa melakukan penyuluhan kesehatan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat.
Terlebih dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 60 menyatakan pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika. Misalnya, memenuhi ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah penyalahgunaan narkotika.
Termasuk penekanan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 2018-2019.
“Semua instansi pemerintah swasta bisa dan punya hak melakukan pencegahan baik melalui tes urine atau kegiatan lainnya, berupa sosialisasi atau pembentukan relawan,” terang Harmawati dalam Konferensi Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Bombana yang dirangkaikan dengan diseminasi informasi P4GN pada 1-2 Februari 2019.
Sebagai contoh kata dia, ketika apoteker melakukan pemeriksaan urine dan mendapati positif narkoba, mereka tidak langsung men-justifikasi sebagai pengguna. Tetapi mengidentifikasi jenis obat yang telah dikonsumsi.
“Jangan sampai tiba-tiba sakit kemudian habis minum obat langsung tes urine, itu kan bisa saja berpotensi positif,” sambungnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Bombana dan Kepala Balai POM Kendari Leonard Duma.
Laporan: Hasrul Tamrin
Editor: Sarini Ido
