BP Jamsostek Sultra Akan Roadshow se- Sultra, Ini Agendanya

SULTRAKINI.COM: KENDARI – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sulawesi Tenggara atau BP Jamsostek akan melaksanakan roadshow sosialiasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 ke 17 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Tenggara, termasuk dengan Pemerintah Provinsi.

Kepala BP Jamsostek Sulawesi Tenggara, Minarni Lukman mengungkapkan bahwa roadshow tersebut akan dilaksanakan sepanjang bulan April Tahun 2021 ini. Roadshow yang dilaksanakan BP Jamsostek Sulawesi Tenggara bertujuan untuk bersinergi dengan Pemerintah baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pengimplementasian Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Roadshow yang akan dilakukan merupakan bentuk komitmen BP Jamsostek Sulawesi Tenggara dalam menindaklanjuti secara langsung Inpres Nomor 2 Tahun 2021. Sesuai dengan penegasan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BP Jamsostek,” ujar Minarni, dalam pres rilisnya, Kamis (15/4/2021).

Minarni menjelaskan, Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 2 Tahun 2021 merupakan instruksi presiden yang bertujuan untuk optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” urainya.

Kata dia, dalam Inpres tersebut terdapat beberapa poin yang menjadi instruksi Presiden kepada gubernur dan bupati/wali kota yang ada disetiap daerah. Diantaranya adalah menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran.

Kemudian, mendorong pekerja PU, BPU, non ASN, dan penyelenggara Pemilu agar menjadi peserta BP Jamsostek. Mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar menjadi peserta BP Jamsostek. Dan yang terakhir adalah agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu mensyaratkan kepesertaan aktif sebagai salah satu kelengkapan dokumen.

Minarni Lukman juga mengungkapkan, bahwa roadshow sosialisasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 ini merupakan bentuk tindak lanjut atas komitmennya untuk bergerak secara massive ke 17 Kabupaten/Kota.

“Harapan kami agar seluruh pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, pekerja migran Indonesia, seluruh non ASN, pekerja penyelenggara pemilu serta pekerja rentan yang ada di Sultra mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, dengan mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten untuk dapat menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari APBD masing-masing,” tutupnya.

Laporan: Hasrul Tamrin

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.