Buktikan Janjinya, Arhawi Rapat Bersama Masyarakat Desa Maleko

SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Bupati Wakatobi, Arhawi mengikuti rapat terbuka bersama masyarakat di Balai Desa Maleko guna membahas dugaan penyalagunaan wewenang dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Proyek Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Selasa (12/7/2016).

Hal ini sesuai pernyataanya saat menerima masa demonstrasi dari masyarakat Desa Maleko, Senin (11/7/2016) di Kantor Bupati. Saat itu Bupati telah berjanji menyelesaikan langsung dugaan penyalagunaan sebagaimana dilaporkan masyarakat Desa Maleko.

Bupati Wakatobi, H. Arhawi dalam sambutannya di balai Desa Maleko mengatakan, saat ini ia bersama pasangannya sudah mulai pekerja dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Wakatobi. Lanjutnya, sebagai seorang pemimpin ia akan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Wakatobi tanpa membedabedakan kelompok atau siapa yang memilih dirinya saat pemilihan lalu.

“Saat ini pemilihan telah selesai, maka sudah saatnya sekarang kita bekerja, Dan saya adalah bupati seluruh masyarakat Wakatobi, jadi saya tidak akan membeda-bedakan sapa yang harus saya layani, semua sama,” ucap Arhawi.

Ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat jika ada permasalahan didesa maka, masyarakat jangan segan-segan untuk melapurkan hal tersebut kepada dirinya. “Kalau ada permasalahan didesa, jangan sungkan untuk melapor k kecamatan dan istansi terkait bahkan jika memungkinkan langsung saja melapor kepada saya.” harapnya.

Dalam rapat terbuka bersama masyarakat tersebut, Bupati juga mengingatkan Kades Maleko agar tidak semena-mena dengan jabatannya. Mulai dari penempatan pejabat di bawahnya, harus memperhatikan kehendak masyarakat banyak serta harus sesuai dengan aturan.

“Ini perlu dilakukan, supaya tidak ada gejolak di desa seperti kemarin. Ketika desa bergejolak, maka dipastikan akan berdampak ke pembangunan yang akan sulit berjalan. Jika pun berjalan, pembangunan tidak akan tepat sasaran,” tutur Arhawi dihadapan semua warga dan beberapa kepala SKPD, di Balai desa Maleko.

Menurutnya juga kades harus terbuka dan transparan dalam mengelola ADD dan DD. Pasalnya dana itu dari pemerintah. Yang semuanya harus ada pertanggungjawaban, sekecil apapun yang dibelanjakan. “Kades tidak bisa semaunya mengelola dana tersebut yang tanpa melalui musyawarah. Harus transparan. Itu uang pemerintah, uang negara yang semuanya harus dipertanggungjawabkan,” tegas Arhawi.

Arhawi juga menjelaskan, saat dirinya menjabat sebagai wakil pada beberapa tahun lalu, ia selalu memantau mencuatnya sejumlah permasalahan di desa. Ia meminta agar kades bersama perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus sejalan. Menentukan pembangunan bersama-sama, termasuk saling keterbukaan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDes.

Id Bulog

“Saya minta, semua masalah yang timbul selesaikan baik-baik ditingkat desa. Tidak perlu mencuat, heboh-heboh hingga sampai ke kami, karena semua ini ada jalurnya tersendiri. Pemerintah mengucurkan dana ke desa tujuan baik, jadi harus digunakan untuk yang baik, yang bermanfaat untuk masyarakat banyak,” harapnya.

Namun anehnya, saat Bupati yang baru menjabat 15 hari ini meminta laporan pertanggungjawaban dari Desa serta data tentang Laporan pertanggungjawaban ADD 2014 dan ADD/DD 2015, Kepala Desa Maleko La Salama terlihat pucat dan gugup disaat membacanya di hadapan masyarakat.

Merasa tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, warga desa sempat memprotes hasil laporan yang disampaikan Kades sehingga terjadi adu mulut antara warga setempat.

“Kepala Desa kami sudah sudah lama memeras kami. Dan bukan cuma masalah ADD tapi ada juga Pungutan yang mengatasnamkan Pemerintah Daerah (Pemda),”cetus salah satu warga.

Ditempat terpisah, Kepala Desa Maleko La Salama membantah, bahwa ia pernah melakukan pemotongan gaji atau upah kerja, namun pengurangan dalam bentuk administrasi dalam pengurusan Desa.

“Saya tidak pernah melakukan yang namanya pemotongan tapi hanya pengurangan upah kerja untuk administrasi. Karena dalam pengurusan semua hal untuk desa ini, makanya saya kurangi. Itupun melalui kesepakatan masyarakat,” ujar La Salama.

Menggapai laporan tersebut, Arhawi meminta, Kepala Desa Maleko segera menyiapkan laporkan pertanggungjawaban ADD dan DD 2015-2016, agar segala keluhan dan tuduhan ini bisa diketahui letak kebenarannya.

Arhawi juga mengatakan, tidak lama lagi beberapa Dinas terkait atau lebih khususnya Inspektorat akan melakukan audit, guna menghindari terjadinya perubahan penyalagunaan ADD dan DD 2016 -2017 mendatang.

“Jadi untuk lebih lanjutnya, untuk mengetahui Kepala desa ini menyalahgunakan ADD atau tidak, saya akan menggerakkan sejumlah auditor untuk memastikan kebenaran dalam masalah ini. Intinya kita tunggu saja hasilnya,” tutup Arhawi saat ditemui sejumlah wartawan di luar Kantor Desa Maleko.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.