Bupati Mubar Sebut Penolakan Pembangunan Kebun Tebu Sarat Politik

  • Bagikan
Bupati Muna Barat, Laode M Rajiun Tumada. (Foto: Akhir Sanjaya/SULTRAKINI.COM)
Bupati Muna Barat, Laode M Rajiun Tumada. (Foto: Akhir Sanjaya/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: MUNA BARAT – Bupati Muna Barat (Mubar), Laode M Rajiun Tumada menuding gerakan demonstrasi Aliansi Masyarakat Wadaga terkait penolakan masuknya perkebunan tebu sarat kepentingan politik, Selasa (18/9/2018).

“Salah satu contoh pada saat mereka datang aksi di sini, ditemukan ada warga lain di luar Kecamatan Wadaga yang ikut demo, ada juga dari desa lain yang tidak berhubungan wilayah perkebunan tebu ini,” ujar Rajiun.

Rajiun mencurigai adanya oknum di belakang aksi demonstran yang menolak masuknya perkebunan tebu di wilayah setempat. Kata dia, Pemda dalam hal ini hanya memfasilitasi kebutuhan rakyat. Dan apa yang diprogramkan pemerintah pusat maka pemerintah daerah wajib menindak lanjuti.

Sementara mengenai lahan, ia dengan tegas mengatakan tidak ada masyarakat yang dirugikan dengan hadirnya perkebunan tebu, malah masyarakat diuntungkan dengan penyerapan tenaga kerja.

“Persoalan pabrik tebu saat ini tidak lagi menjadi masalah. Malah ini semata-mata untuk kepentingan rakyat Mubar, bukan kepentingan pribadi saya,” kata Rajiun.

Menurut Rajiun, masyarakat Mubar selama ini dianggap mendiami lahan negara dalam bentuk hutan produksi yang dikonversi. Kemudian pemerintah pusat melepas 20 persen dari lahan yang diturunkan statusnya untuk dikembalikan kepada masyarakat.

“Jadi demo itu hanya kepentingan politik, ini kan sengaja dilakukan untuk mempervokasi keadaan,” lanjutnya.

Persoalan pembangunan pabrik dan perkebunan tebu sebelumnya mendapat penolakan dari warga setempat. DPRD Mubar menilai, Pemda dan PT Wahana Surya Agri tidak memaksakan pembangunan tersebut sebelum adanya kesepakatan di antara pihak-pihak terkait, utamanya masyarakat.

DPRD Mubar juga menilai, dokumen hasil penelitian terpadu yang digunakan sebagai pertimbangan di Kementerian Lingkungan Hidup sebgai syarat menurunkan status dari Hutan Produksi Konversi ke Area penggunaan lain (APL) diduga direkayasa.

(Baca: Pembangunan Perkebunan Tebu di Mubar Datangkan ‘Neraka’ Bagi Warga)

Laporan: Akhir Sanjaya
Editor: Sarini Ido

  • Bagikan