SULTRAKINI.COM: MUNA BARAT – Harapan Pemerintah Daerah Muna Barat (Mubar) untuk mendapatkan pinjaman dana dari Kemendagri kini telah sirna. Bupati Mubar, Laode M Rajiun Tumada, mengatakan proposal pengajuan pinjaman dana tertahan di meja Syarifuddin di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Rajiun, gagalnya usulan pinjaman Rp 200 miliar ada sangkut-pautnya dengan kepentingan politik.
“Salah seorang Dirjen di Kemendagri yang sengaja menghalangi persetujuan dana pinjaman tersebut, yang bersangkutan ada kepentingan politik pada pilkada Muna 2020, usulan pinjaman dua daerah ini dihalang-halangi,” ujarnya kepada Sultrakini.com, Selasa (21/5/2019).
“Jangan karena ada kepentingan politiknya di Muna, akhirnya dia memperhambat dana pinjaman itu, ini untuk daerah juga buat tanah kelahiran dia,” sambungnya.
Apabila dana pinjaman terealisasi kata Rajiun, akan berkontribusi bagi wilayah Muna dan Muna Barat.
Kala berada di Mubar, Syarifuddin mengatakan apabila Pemda Mubar melakukan pinjaman dana, layak diterima. Permohonan pinjaman dana adalah daerah yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun pinjaman tersebut belum tentu direalisasikan sesuai jumlah yang diusulkan. Pihaknya akan mengkaji dan menurunkan tim dari pusat ke wilayah yang melakukan pinjaman untuk mengetahui apakah sesuai dengan peruntukkannya atau tidak.
Sebelumnya, Pemda Mubar mengajukan pinjaman dana kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) senilai Rp 200 miliar, juga disetujui oleh DPRD setempat pada Senin, 19 November 2018 lalu.
Dana nantinya digunakan untuk pembangunan RSUD Mubar, jalan lingkar, serta pembangunan perkantoran Bumi Praja Laworo.
Laporan: Akhir Sanjaya
Editor: Sarini Ido
