SULTRAKINI.COM: BUTON – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perindo Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Hasmawati menganggap dugaan pencatutan nama warga setempat menjadi anggota Partai Perindo tidak perlu dipersoalkan. Pasalnya tidak ada masyarakat yang komplen terkait hal tersebut.
“Sekarang begini, mereka (masyarakat) keberatan nda dengan itu, mereka tidak dirugikan dengan itu, terkecuali dia komplen, dia marah,” kata Hasmawati kepada SultraKini.Com, Senin (25/12/2017).
Selain itu, dia menyarankan kepada tim verifikator dalam hal ini KPUD Buton sebaiknya tidak melakukan verifikasi di waktu malam. Sebab itu akan menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat, terlebih lagi didokumentasi melalui telepon genggam.
“Kadang-kadang KPU itu mendatangi rumah warga di waktu malam, jangan juga malam didatangi orang, dengan cara foto-foto, dengan cara mengintimidasi seperti itu,” ujarnya.
Dia megaku, cara mendatangi warga di waktu malam masyarakat tidak sadar kalau itu adalah kegiatan verifikasi.
“Mungkin sebagian teman-teman saat itu mengambil KTP kadang itu ketukar atau tiba tiba mungkin ada beberapa orang masyarakat pernah memberikan KTP pada seseorang yang mungkin saat itu mereka tidak sadar kalau itu benar- benar mau diverifikasi, karena masyarakat kadang ada rasa takut,” pungkasnya.
(Baca: Warga Kaget Namanya Dicatut Anggota Partai Perindo di Buton)\
(Baca juga: Anggota Perindo Kolaka Mengundurkan Diri Saat Didatangi Tim Verifikasi Faktual)
Sementara itu, Ketua KPUD Buton, Alimuddin Sikuru mengatakan pihaknya sudah menyurati semua partai politik (Parpol) pasca penyerahaan verifikasi administrasi bahwa akan ada kegiatan lanjut, yaitu verifikasi keanggotaan parpol. Mengenai hal itu dilakukan hingga malam hari, dikarenakan pihaknya terkadang tidak menemukan masyarakat bersangkutan yang sudah dijadikan sampling pada kegiatan tersebut.
“Kita punya waktukan 14 hari, jadi saya targetkan itu satu kecamatan dua hari, kenapa sampai malam, karena kadang tidak ditemui ditempat,” kata Alimuddin.
Alimuddin justru berharap kepada parpol yang dilakukan verifikasi keanggotaan, lebih proaktif dengan cara menyampaikan kepada masyarakat yang kena sampling bahwa ada kegiatan verifikasi. Namun, itu tidak dilakukan sehingga pihaknya kesulitan menemui yang bersangkutan.
“Seharusnya parpol proaktif, karenakan mereka sudah cabut lot, dari sampling merekan sudah tahu, harusnya ini disampaikan ke teman-teman kami bahwa masyarakat yang sudah kena sampling itu disampaikan bahwa akan ada tim KPU turun verifikasi, hanya itu juga tidak dilakukan, yang terjadi adalah teman-teman kami kesulitan mencari, untung kami gunakan kekuatan PPK dan PPS untuk mengidentifikasi, misalnya alamat tempat tinggalnya, dimana kira- kira, dan itu kita jalan sama panwas, tidak jalan sendiri,” jelas Alimuddin.
Laporan: La Ode Ali
