Cegah Penyebaran Covid-19 pada Pilkada, Komitmen KPU di Sultra

Sebanyak 7 Kabupaten di Sulawesi Tenggara akan melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Penyelenggara diminta komitmennya untuk mengantisipasi penyebaran covid-19. Berikut data pemilih yang sudah ditetapkan dan jumlah TPS di setiap kabupaten.

SULTRAKINI.COM: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020 membutuhkan komitmen yang baik dari seluruh penyelenggara (KPU), terutama karena Pilkada kali ini dijalankan di tengah situasi pandemic covid-19.

“Momentum pilkada ini kita berhadapan pandemi covid-19. Dimasa covid ini mengatur dengan ketat hal yang boleh dan tidak boleh,” kata  Ketua KPU Sultra, Laode Abdul Natsir Muthalib pada acara Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Konsel, Rabu (14 Oktober 2020) malam.

Pengetatan terkait pencegahan penyebaran virus corona tersebut, Natsir menjelaskan KPU telah mengeluarkan PKPU 13, didalamnya mengatur antara lain soal pembatasan kerumunan massa. aturan

“Sesuai PKPU 13, yang dibolehkan adalah tatap muka dan dialog perlu dilakukan namun dengan kreativitas masing-masing pasangan calon kepala daerah,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Kolaka Timur, Suprihaty Prawaty Nengtias, menyatakan bahwa sejak awal, pihaknya mulai jajaran KPU Koltim hingga penyelenggara di tingkat KPPS telah mempunyai komitmen dan wajib untuk melaksanakan setiap tahapan dengan prosedur pencegahan penyebaran covid-19.

“Selain membatasi jumlah massa dan mengatur jarak, kami juga menyediakan sarana seperti wadah cuci tangan, dan kaos tangan,” kata Neng, panggilan akrab Ketua KPU Koltim menjawab pertanyaan SultraKini.com, Sabtu (17 Oktober 2020) pagi.

Sebelumnya, pada Rabu malam lalu sebanyak tujuh KPU Kabupaten penyelenggara Pilkada serentak 2020 telah melakukan tahapan penetapan daftar pemilih tetap.

yamaha

Kordiv Perencanaan Data dan Informasi KPU Sultra, Muh Nato Alhaq, secara terpisah kepada SultraKini.com menguraikan DPT Pemilhan serentak 2020 di Sultra sebagai berikut;

  1. Kabupaten Konawe Selatan. Jumlah pemilih  203.339 terdiri laki-laki 103.284 dan perempuan 100.055, tersebar di 632 TPS.
  2. Kabupaten  Wakatobi. Jumlah pemilih 73.918 terdiri laki-laki 36.351 dan perempuan 37.567 tersebar di 274 TPS.
  3. Kabupaten Konawe Kepulauan. Jumlah pemilih 26.784 terdiri laki-laki 3.524 dan perempuan 13.260 tersebar di 101 TPS.
  4. Kabupaten Konawe Utara . Jumlah pemilih 46.123 terdiri laki-laki 23.658 dan perempuan 22.465 tersebar di 199 TPS.
  5. Kabupaten Buton Utara. Jumlah pemilih 45.352 terdiri laki-laki sebanyak 22.899 dan perempuan 22.453, tersebar di 170 TPS.
  6. Kabupaten Kolaka Timur.  Jumlah pemilih 83.984 terdiri laki-laki 43.001 dan perempuan 40.983, tersebar di 303 TPS.
  7. Kabupaten Muna. Jumlah pemilih 143.128  terdiri laki-laki 68.506 dan perempuan 74.622 orang yang tersebar di 409 TPS.

Menurut Nato, pada saat rapat pleno penetapan DPT tersebut terjadi beragam masalah sehingga di beberapa kabupaten rapat pleno diwarnai penundaan.

Masalah dimaksud antara lain adanya LO pasangan calon yang mencermati pindah masuk diakhir akhir penetapan DPT yang mereka curigai bagian dari mobilisasi dari daerah non pilkada dan dituding menguntungkan calon tertentu.

Ada pula, seseorang terdaftar ganda karena ada penduduk tidak jujur sehingga mengantongi lebih dari 1 KTP.

“Seseorang yang belum perekaman sementara sudah memiliki Kartu Keluarga baru di daerah pilkada dan beragam permasalahan administrasi kependudukan lainnya,” jelas Nato kepada SultraKini.com, Jumat.

Menanggapi berbagai keluhan itu, menurut Nato KPU kemudian kembali melakukan tracking dan verifikasi administrasi bahkan faktual terhadap temuan baik yang disampaikan tim pasangan calon maupun Bawaslu.

“Secara khusus kami apresiasi luar biasa dinas Dukcapil seluruh daerah pilkada yg sangat aktif menindaklanjuti semua bersama KPU,” kata Nato.

Laporan: M Djufri Rachim

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.