Pilkada koltim

Ciptakan Pilkades Tanpa Politik Uang, Desa di Mubar Ini Punya Terobosannya

SULTRAKINI.COM: MUNA BARAT – Berawal dari momentum pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak, Desa Tangkumaho, Kecamatan Napanokusambi, Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara mulai menciptakan desa tanpa politik uang. Langkah yang ditempuhpun dilakukan dengan membentuk tim khusus yang beranggotakan relawan.

Tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Desa Tangkumaho, Kecamatan Napanokusambi, Kabupaten Muna Barat membuat kesepakatan membentuk tim khusus pengawasan pilkades. Tugas tim beranggotakan relawan ini adalah melakukan operasi mencegah tindakan politik uang seminggu jelang pencoblosan hingga puncak pilkades. Mereka mengawasi tiga kepala desa yang berkontestasi agar tidak berbuat curang dalam pilkades.

Bahkan, tim relawan ini bertugas mengawasi sepanjang hari agar tidak terjadi tindakan politik uang.

Salah seorang tokoh pemuda Desa Tangkumaho, La Ida, mengatakan lahirnya timsus pengawasan selama pilkades merupakan awal terciptanya desa tanpa politik uang. Sebab, bentuk kecurangan satu ini dinilai sudah membudaya di setiap momen pemilihan.

Ke depannya diharapkan, pilkades, pileg, pilbup, pilgub, hingga pilpres tidak dinodai dengan politik uang.

“Dari sini kita coba ciptakan suasana baru pada pemilihan di desa, sehingga menjadi kebiasaan ke depannya, tidak lagi ada money politic di desa khususnya di Desa Tangkumaho,” ujar La Ida, Minggu (15/12/2019).

Pilkada

Salah satu bentuk tindakan pengawasan timsus tersebut, kata dia, yakni mengintai tim sukses calon kades atau kelompok lainnya yang dicurigai akan melakukan pelanggaran pemilihan, salah satunya politik uang. Cara ini sudah dilakukan pihaknya hingga menghadikan pilkades yang aman dari pelanggaran tersebut.

“Gerakan dan kekompakan tokoh pemuda hingga pada hari H pemilihan tidak ditemukan adanya tindakan money politic,” terang pegawai Bawaslu Muna Barat itu.

Ia berharap, setiap pesta demokrasi-timsus tetap hadir ikut memberikan pengawasan. Dampaknya pun, masyarakat akan terbiasa untuk tidak melakukan pelanggaran selama pemilihan.

Pemda maupun pemerintah pusat juga diharapkan mendorong terciptanya desa tanpa politik uang melalui regulasi ataupun bentuk lainnya untuk pelaksanaan pemilihan yang bersih dan transparan.

“Kita berharap pemerintah bisa mendukung hal ini melalui regulasinya, sehingga gerakan money politic bisa teratasi langsung di desa,” ucapnya.

Laporan: Hasrul Tamrin
Editor: Sarini Ido

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.