SULTRAKINI.COM: KENDARI – Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) pada 2019 dievaluasi dalam rapat di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (17/12/2019). Para bupati, kepala desa, hingga pendamping desa dari 17 kabupaten/kota hadir di agenda tersebut.
Sebanyak 3.200 orang dari unsur bupati, kades, dan pendamping desa mengikuti rapat evaluasi program P3MD 2019.
Rapat dilakukan sebagai upaya menyamakan presepsi dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan di daerah, terkhusus percepatan pembangunan perdesaan sekaligus memotivasi semua stakeholder untuk memanfaatkan dana desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan pengelolaan keuangan desa secara trasparan, efisien, dan akuntabel.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sultra, Tasman Taewa, mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa tercatat, pada 2015 hingga 2019 total dana desa masuk ke Sultra mencapai Rp 6,1 triliun. Dana desa tahun ini mengalami kenaikkan sebesar 14,11 persen.
“Setiap tahun dana desa selalu mengalami peningkatan dan hanya tahun 2018 angkanya berkurang sekitar 4,57 persen. Tahun 2015 besarannya Rp 496 miliar; tahun 2016 Rp 1,12 triliun; tahun 2017 Rp1,48 triliun; tahun 2018 Rp 1,41 triliun dan tahun 2019 Rp 1,61 triliun,” jelas Tasman, Selasa (17/12/2019).
Tasman memaparkan, adanya kenaikkan dana desa disebabkan mengacu pada formula terkait afirmasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta jumlah penduduk. Desa yang mengalami peningkatan jumlah penduduk, anggaran dana desanya juga akan naik.
“Tahun 2019 ini dana desa berhasil digunakan untuk membangun jalan desa 1.437 kilometer, 2.320 buah jembatan, dan 25.099 meter irigasi/saluran air. Selain itu, digunakan untuk membangun 47 unit pasar, 22 unit BUMDes, 38 unit embung, 150 unit sarana olahraga, 618 unit penahan tanah,” terang Tasman.
Pembangunan lainnya bersumber dari dana desa, seperti 6.009 unit sarana air bersih, 12 unit sumur, 4.662 MCK, 62 unit polindes, 232 unit Paud, serta 123 unit posyandu.
Secara umum, kata dia, tahun ini dana desa dialokasikan untuk mendukung pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Adapun aspek kesehatan telah dibangun polindes 115 unit dan posyandu 162 unit. Alokasi selain non-sarana prasarana kesehatan, berupa pemberian insentif 28 ribu orang, bantuan pengadaan alat kesehatan untuk 6.463 orang, bantuan makanan dan obat untuk 2.677 orang, pelatihan 572 orang, pelayanan 5.794 orang, dan jaminan sosial 878 orang.
“Untuk bidang pendidikan melalui dana desa berhasil dibangun 1.303 unit gedung sekolah TK dan Paud, tujuh unit perpustakaan. Bidang perekonomian hingga saat ini dibangun 1.732 BUMDes,” ucapnya.
Sebagai informasi, anggaran Rp 6,1 triliun tersebut disalurkan ke 15 kabupaten, 197 kecamatan, dan 1.191 desa. Kabupaten Konawe Selatan merupakan daerah dengan jumlah dana desa terbesar se-Sultra, yakni Rp 251,2 miliar.
Laporan: Wa Rifin
Editor: Sarini Ido
