SUARA

Dana Perjalanan Rp6 Miliar Habis, Anggota DPRD Koltim Minta Lagi Rp3 Miliar

SULTRAKINI.COM: KOLAKA TIMUR – Sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Kolaka Timur membutuhkan anggaran besar untuk pembangunan, baik fisik maupun non fisik. Anggaran yang dikeluarkan tentu harus berdampak pada hasil kinerja demi percepatan pembangunan di daerah pemekaran Kabupaten Kolaka itu.

Namun bagaimana jadinya bila anggaran justru habis untuk perjalanan dinas yang hasilnya pun tidak jelas? Kali ini yang melakukan adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Baru setengah tahun 2016 berjalan, anggaran untuk kunjungan kerja, konsultasi dan perjalanan dinas lainnya sudah habis sebanyak Rp6 miliar untuk 25 anggota DPRD. Anggaran perjalanan dinas yang dipersiapkan selama tahun 2016 ini, sudah semakin menipis. Bahkan jatah beberapa anggota dewan disinyalir sudah benar-benar habis. Sayangnya pihak sekretariat DPRD tidak mau mengungkap nama anggota dewan yang dana perjalanannya sudah habis.

Untuk di APBD Perubahan nanti, pihak wakil rakyat itu mengusulkan penambahan anggaran lagi untuk perjalanan dinas. Nilainya mencapai Rp3 miliar. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Dewan Kolaka Timur, Abdul Ghani Jamal ketika dikonfirmasi SULTRAKINI.COM di ruang kerjanya.

“Anggaran perjalanan anggota dewan sudah tipis, bahkan beberapa anggota sudah habis anggaran perjalanannya yang telah diporsikan. Olehnya itu anggota dewan mengusulkan tambahan anggaran perjalanan sebesar Rp3 miliar,” katanya

yamaha

Ironisnya, dari kunjungan kerja, konsultasi maupun perjalanan dinas lainnya tersebut, belum ada satu pun yang terealisasi. Terbukti, hingga pertengahan tahun 2016 ini, belum ada satu pun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang ditetapkan oleh para legislator.

Karenanya, terkait penambahan anggaran itu, Sekwan mengaku kurang setuju. Mengingat hampir tidak ada realisasi para anggota dewan pasca melakukan kunjungan.

“Ada beberapa anggota dewan yang meminta anggaran lagi karena SPPD-nya sudah habis. Tapi bagi saya untuk apa ada penambahan anggaran toh hampir tidak ada realisasi di kantor setelah melakukan kunker. Buktinya, Raperda saja belum ada ditetapkan, melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah juga tidak,” bebernya dengan nada ketus.

Abdul Ghani juga menilai, rencana penambahan anggaran itu tidak rasional. “Karena bupati kan sedang merencanakan pembangunan gedung sesuai dengan silpa yang ada yakni hanya Rp7 miliar,” tutupnya.

Editor: Gugus Suryaman

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.