SULTRAKINI.COM: KONAWE UTARA – Anggaran honor pegawai harian lepas lingkup Dinas Kesehatan Konawe Utara (Konut) yang tertera di dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 2018, tak sinkron dengan jumlah pegawai. Akibatnya, anggaran kurang untuk membayarkan honor PHL.
Dalam DPA 2018, jumlah anggaran hanya Rp568 juta. Sementara jumlah PHL sesuai SK Bupati Konut yang ditandatangani per April 2018 sebanyak 532 orang. Belakangan diketahui, sebanyak 22 puskesmas mengusulkan jumlah PHL setelah pembahasan anggaran. Dampaknya pun mengancam beberapa PHL di puskesmas yang tidak dibayarkan honornya.
Persoalan ini memicu reaksi pihak DPRD Konut. Dewan mempertanyakan membludaknya jumlah PHL yang diduga adanya daftar tambahan ‘siluman’. Guna menselaraskan data dan anggaran, dewan meminta daftar PHL di setiap puskesmas maupun dinas dan mendeteksi PHL aktif dan tidak aktif.
“Anggarannya selesai dibahas Desember 2017, terbit SK nya April 2018, sudah pasti tidak akan ketemu anggaran yang sudah disiapkan dengan jumlah PHL yang ada, apalagi kalau ada penambahan atau titipan,” kata Ketua Komisi C DPRD Konut, Samir dalam rapat dengar pendapat di ruang DPRD Konut, Rabu (18/7/2018).
Ketua Komisi A DPRD Konut, Rasmin Kamil, ikut mempersoalkan hal itu. Kata dia, ketidaksesuaian data PHL dengan kemampuan anggaran daerah bisa menjadi masalah keterlambatan pembayaran honor hingga dua triwulan.
“Saya menduga terlalu banyak intervensi atau titipan di puskesmas. Saya minta para kapus (kepala puskesmas) tidak terpengaruh dengan intervensi dan bekerja secara profesional,” ujar Rasmin.
Kekurahan anggaran untuk membayar honor PHL juga disadari Kepala Dinas Kesehatan Konut, Nurjanah. Menurutnya jumlah anggaran ideal untuk mengakomodir seluruh honor PHL di 2018 berkisar Rp1,9 miliar. Dengan anggaran tersedia, rupanya masih membutuhkan sekitar Rp1,3 miliar dari APBD.
“Honor 300 ribu per orang. Per tahun itu totalnya 1,9 miliar. Sementara anggaran kita sekarang tidak sampai setengahnya. Tahun lalu juga hampir sama. Tapi bisa kita taktis diperubahan anggaran,” jelas Nurjanah.
Laporan: Arifin Lapotende
Editor: Sarini Ido
