SULTRAKINI.COM:BUTON – Ketua Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Buton, Benadin, mengeluhkan kinerja operator program PKH di Buton yang enggan memberikan laporan pelaksanaan program.
Menanggapi keluhan tersebut, SULTRAKINI.COM, berusaha menemui Kordinator Kabupaten (Korkab) Buton Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH), Irawati, untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan
program PKH di Kabupaten Buton.
Namun sayangnya, saat ditemui media ini untuk hal tersebut, Irawati malah menyarankan kepada awak media untuk mengirimkan surat resmi ke kantor UPPKH terlebih dahulu, sebelum mengambil data terkait jumlah penerima
program keluarga harapan (PKH) di Buton.
Menurutnya, hal itu berdasarkan peraturan dari pemerintah pusat yang tidak memperbolehkan data di UPPKH diberikan kepada individu ataupun instansi tertentu sebelum adanya surat. \”Kita butuh surat resmi, itu aturan dari pusat, kita tidak sembarang berikan data,\” kata Irawati ketika dikonfirmasi, Jumat (29/4).
Saat dikonfirmasi lebih jauh mengenai aturan pelarangan tersebut, sayangnya Irawati tidak bisa menjelaskan, malah mengaku lupa. \”Saya lupa,\” ujarnya.
Ia menjelaskan, untuk data yang ada di UPPKH terkait jumlah penerima PKH, pihaknya juga tidak memberikan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinaketrans) Kabupaten Buton.
\”Kami punya kode etik, biar Dinas Sosial juga kami tidak berikan, bisa kita berikan tapi ada jalurnya,\” bebernya.
Terkait hal itu, Kepala Dinaketrans Kabupaten Buton, La Renda mengaku bingung dengan pelarangan permintaan data penerima PKH di Kabupaten Buton, oleh Korkab, Irawati.
\”Biar dinas tidak dikasih, kita tidak tau aturan apa yang digunakan, kita juga tidak dijelaskan, sudah beberapa kali kita minta tapi tidak pernah diberikan,\” pungkas La Renda.
