SULTRAKINI . COM : BUTON – Sikap Kordinator Kabupaten (Korkab), Program keluarga Harapan (PKH) Buton, Irawati yang enggan memberikan data jumlah penerima program tersebut ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membuat Wakil Bupati Buton, La Bakry, berang.
Menaggapi hal ini, dalam waktu dekat Wakil Bupati, akan mengagendakan pemanggilan terhadap Kepala Dinasketrans Kabupaten Buton, La Renda, selaku dinas terkait yang menangani program ini.
Dikatakannya, tujuan pemanggilan itu untuk mengetahui perihal data penerima PKH di wilayah Kabupaten Buton yang datanya hingga saat ini engan diberikan Korkab. Sebab, menurut Dia, sebagai pemimpin daerah harus mengetahui jumlah masyarakat yang menerima program dari pemerintah pusat tersebut.
\”Nanti coba saya panggil kadisnya, masalahnya dimana, paling tidak sebagai kepala daerah harus punya basis data juga,\” kata La Bakry ketika di temui dirung kerjanya, Senin (2/5/2016).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, saat dimintai data jumlah penerima PKH oleh wartawan, Korkab, Irawati, enggan memberikan data tersebut dengan dalih harus ada surat resmi yang ditujukan ke Kantor Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH).
Penolakan ini juga dialami Dinasketrans Kabupaten Buton, sebagaimana diungkapkan Kadis, La Renda beberapa waktu lalu, yang juga berusaha meminta data tersebut. Pada pihgak dinas, Korkab beralasan sudah aturan dalam pelaksanaan program PKH, instansi pemerintah tidak bisa memiliki data penerima program.
\”Kita punya kode etik, itu aturan dari pusat, kecuali ada surat resmi, kalau tidak kami tidak bisa berikan data itu, jangan sampai disalahgunakan,\” ucap Irawati pada SULTRAKINI.COM ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
