SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Aksi unjuk rasa nelayan Desa Sombu dan Waha raya, Kecamatan Wangi-wangi di kantor Bupati dan DPRD Wakatobi, Kamis (29/8/2019), beranjuk ricuh. Mereka menuntut kapal pelingkar angkat kaki dari Wakatobi.
Kericuhan terjadi saat massa membakar ban di depan gerbang kantor bupati yang dihalangi oleh sejumlah Pol-PP dan polisi. Bahkan salah seorang massa aksi nyaris terbakar. Sehingga salah seorang orator aksi meminta massa untuk melempari pihak keamanan dengan batu. Tak lama kemudian massa menerobos ke halaman kantor bupati dan langsung diterima oleh perwakilan Pemda Wakatobi.
Koordinator lapangan, Alwi, mengatakan masyarakat banyak mengalami kerugian materil akibat aktivitas kapal pelingkar di Wakatobi.
“Hal ini jelas berbeda dengan hasil tangkapan nelayan lokal yang hanya menggunakan alat pancing tradisional serta membuat masyarakat nelayan lokal menjadi terpukul karena kapal pelingkar telah melakukan eksploitasi ikan secara besar-besaran tanpa memikirkan para nelayan lokal yang secara langsung mengurangi hasil tangkapan mereka,” katanya
Massa juga minta Kepada Bupati Wakatobi dan DPRD Wakatobi segera menghentikan dan mencabut ijin operasi aktivitas kapal pelingkar di wilayah laut Desa Sombu dan sekitarnya.
Menanggapi tuntutan itu, Kabid Usaha Perikanan Tangkap DKP Wakatobi, Malihuddin, menerangkan pihaknya saat ini tidak bisa berbuat banyak karena pengelolaan kawasan laut, mulai 0-12 mill laut merupakan kewenangan pemerintah provinsi yang diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Sehingga kita mengambil langkah untuk membentuk satgas dan berkoordinasi dengan provinsi,” ungkapnya.
Kericuhan yang terjadi di ruang rapat DPRD Wakatobi, karena masa tidak menerima penjelasan dari sejumlah anggota DPRD Wakatobi, yang dinilai bertele-terle.
Ketua DPRD Wakatobi Sudirman A. Hamid saat menerima aksi menjelaskan, persoalan ini telah berlangsung sejak lama. Bahkan pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi, diantaranya pembentukan satgas yang terdiri dari Polri, TNI AL, Pemda Wakatobi, dan PSDKP.
“Satgas tersebut dibentuk untuk mengawasi aktivitas kapal pelingkar agar tidak melakukan aktivitas tangkap di rompong, sambil menunggu solusi dari pemprov, karena laut pengelolaan sudah merupakan wewenang provinsi,” paparnya.
Namun penjelasan tersebut dinilai terlalu bertele-terle oleh massa aksi. Karena tim satgas yang dibentuk tidak bekerja maksimal hingga kapal pelingkar masi melakukan aktivitas di Wakatobi.
“Mana hasil dari satgas yang dibangun. Tidak ada hasil kerjanya. Jadi kami minta anggota satgasnya dari nelayan supaya masyarakat bisa ambil tindakan tegas,” kata Alwi.
Massa pun membanting kursi dan mejah di ruang rapat DPRD Wakatobi, sehingga pihak keamananpun langsung mengamankan sejumlah massa yang dianggap provokator oleh pihak kepolisian, diantaranya, korlap aksi Alwi dan orator aksi Adianto.
Laporan: Amran Mustar Ode
Editor: Habiruddin Daeng
