SULTRAKINI.COM: BUTON UTARA – DPRD Buton Utara mendesak draf KUA/PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 segera dimasukkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Permintaan itu, disebabkan keterlambatan jadwal penyetoran sudah tak sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau ikut aturan sudah terlambat. Makanya kami minta segera dimasukan. Supaya Bamus (Badan Musyawarah, red) segera menyusun jadwal pembahasannya,” jelas Ketua DPRD Buton Utara (Butur), Muh. Rukman Basri Zakariah, Senin (27/11/2017).
Dalam aturannya, penyetoran draf seharusnya dilakukan pada Juli lalu.
Dewan beralasan, terdapat satu agenda yang belum dituntaskan selain pembahasan aggaran tersebut, yakni penyesuaian hasil evaluasi APBD Perubahan 2017 dari provinsi dengan DPRD Butur.
“Kita sinkronkan lagi hasil evaluasi itu. Sebab, apa yang sudah kita sepakati dengan Pemda, kalau ada perubahan-perubahan, maka akan disinkronkan,” jelas Rukman.
Sehingga dua agenda tadi, diharapkannya bisa terselesaiakan secepatnya. “Insya Allah bisa kami selesaikan. Rabu juga bisa setelah disinkronkan oleh Banggar, lalu kita paripurnakan,” lanjutnya.
Laporan: Harto Nuari
